Beritakota.id, Jakarta – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menemui Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi dan rencana pengajuan usulan kepada DPR dan MPR. Usulan tersebut memuat delapan poin pernyataan sikap politik yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti secara konstitusional.
Dalam pertemuan tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno menyatakan bahwa dirinya telah mendengarkan dengan seksama seluruh aspirasi yang disampaikan oleh jajaran FPP TNI. Ia pun memberikan dukungan moril terhadap langkah konstitusional yang tengah diupayakan oleh forum tersebut.
“Saya mendoakan agar DPR membuka hatinya,” ujar Try Sutrisno usai audiensi, Jumat (30/5/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting dari kalangan purnawirawan TNI, seperti Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto (mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut), Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko (mantan Danjen Kopassus), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Suharto (mantan Komandan Korps Marinir), Marsekal Muda TNI (Purn.) Amien Syahbudiono, serta penggagas FPP TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono.
Pada kesempatan tersebut, FPP TNI secara langsung menyerahkan draft surat resmi yang berisi kajian dan bukti pendukung atas delapan poin tuntutan mereka.
“Isinya adalah bukti dan kajian dari delapan poin tuntutan kami, terutama pada poin satu dan delapan,” jelas Dwi Tjahyo Soewarsono. Menurut Dwi, surat tersebut disusun berdasarkan kaidah hukum dan landasan yuridis yang kuat. Salah satu poin utama yang disoroti adalah permohonan agar DPR dan MPR meninjau kembali proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
“Kami juga menyertakan kajian mendalam, termasuk data dan analisis terhadap akun media sosial @fufufafa yang diduga terafiliasi dengan Gibran,” tambahnya.
Selain isu pencalonan wakil presiden, FPP TNI juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah dan perlu evaluasi serius, di antaranya:
Permintaan penghentian proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang Eco City yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan,
Penolakan terhadap keberadaan tenaga kerja asing ilegal,
Desakan penataan ulang tata kelola pertambangan yang tidak sesuai regulasi,
Dorongan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat pelanggaran hukum atau memiliki loyalitas ganda,
Serta usulan pengembalian fungsi kepolisian ke ranah keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
Surat tersebut telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel dari berbagai matra TNI. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui isi surat tersebut dan memberikan dukungan atas langkah yang diambil forum.
Ia berharap agar aspirasi yang telah disampaikan FPP TNI dapat diakomodasi oleh DPR dan MPR, serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku. (Herman Effendi)
