Beritakota.Id, Jakarta – Anggota DPR RI periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan Stasiun Jatinegara merupakan Stasiun Hub yang menghubungkan antara Kereta Antar Provinsi yang berjumlah 26 kedatangan, dan Kereta Komuter (KRL) yang berjumlah 400 kedatangan.
Hal itu disampaikan BHS saat melakukan peninjauan di Stasiun Jatinegara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.
“Dan stasiun ini adalah merupakan satu satunya stasiun yang terintegrasi dengan Angkutan Bus Trans Jakarta. Sehingga, Stasiun Jatinegara bisa dikatakan menjadi Stasiun Sentral untuk Kota Jakarta, maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah,” kata BHS.
Baca juga: Tinjau Pasar Baru Bekasi, Badan Pangan Nasional Ungkap Harga Cabai Rawit Merah Masih Tinggi
Pada kesempatan ini, BHS juga mendapatkan keluhan dari konsumen, tentang adanya fasilitas toilet yang ditutup akibat kerusakan oleh pompa.
“Menurut informasi, perawatan dan perbaikan yang ada di Stasiun Jatinegara bukan kewenangan KAI tetapi pihak Satker yang mengakibatkan lambatnya penangan karena menunggu dari Direktorat Kereta Api (Kemenhub),” ucapnya.
Politisi Senior Partai Gerindra ini juga melihat langsung ke ruang pusat pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di Stasiun Jatinegara yang terdapat satu orang pengendali yang bekerja selama 8 jam.
“Saya menyarankan perlu adanya penambahan 1 atau 2 Pengendali Pengatur Perjalanan Kereta Api, sehingga bila satu petugas mengalami Emergency seperti sakit atau meninggal, bisa segera digantikan oleh petugas yang ada,” kata dia.
“Apalagi di lokasi Stasiun tersebut, juga ada Depo Lokomotif (Bengkel Perbaikan dan Perawatan Penyimpanan Lokomotif). Sehingga traffic stasiun tersebut sangat padat,” tambahnya.
Ia juga menyarankan Subsidi IMO (Infrastructure Maintanance Operation), tidak boleh dikurangi anggarannya. Karena, menurutnya, hal itu menyangkut masalah keselamatan nyawa publik, yang nilai nya tidak terhingga.
“Jadi Anggaran yang dulu 2 trilliun rupiah di tahun 2018-2019, saat ini diturunkan di sekitar 500 juta. Ini bisa membahayakan keselamatan dari Kereta Api,” jelas BHS.
Ia mengungkapkan, terkait permasalahan peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan KRL, bisa diatasi dengan lebih memadatkan atau meningkatkan jumlah traffic di tiap jarak keberangkatan KRL.
“Tetapi ini pasti akan menganggu kelancaran lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalur kendaraan bermotor. Sehijgga tugas daripada Pemerintah Pusat atau pun Daerah untuk segera membangun Overpass atau Underpass di lintas lintas sebidang yang sangat padat dengan kendaraan bermotor. Sehingga tidak menimbulkan kemacatan di Jalan Raya,” pungkasnya.
