Beritakota.id, Jakarta – Masalah truk Over Dimension dan Overload (ODOL) telah lama menjadi duri dalam daging sistem transportasi Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk menangani masalah ini secara tuntas pada 2026 nanti. Meski demikian, dibutuhkan roadmap yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah yang ada.
“Roadmap adalah rencana atau panduan terperinci yang menggambarkan tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, dalam siaran tertulisnya kepada Beritakota.id, Selasa (3/5).
Dia mengatakan, roadmap atau peta jalan akan membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target. Roadmap dapat dibagi dalam tiga periode, misal jangka pendek (2025-2026), jangka menengah (2027 – 2029) dan jangka panjang (2030-2045). Di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggung jawab dari Kementerian dan Lembaga terkait.
Baca Juga: Tekan Laka Truk ODOL, Komisi V DPR Minta Ada Alat Deteksi Khusus
Djoko mengatakan, pelaksanaan dapat dimulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang tidak menggunakan truk ODOL kemudian dilanjutkan ke sektor atau wilayah lainnya. Dia meneruskan, pemerintah juga perlu memasukkan pemberantasan pungli, upah standar pengemudi, perbaikan tunjangan fungsional petugas penguji kendaraan bermotor, penggunaan teknologi untuk pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif.
“Pungli angkutan logistik di Indonesia tidak seperti di negara lain yang memang minim sekali. Pungli itu dilakukan mulai yang menggunakan baju seragam hingga tidak pakai baju,” katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah melalui kementerian perhubungan (kemenhub) juga perlu membangun sekolah pengemudi bus dan truk layaknya sekolah bagi pilot pesawat terbang, masinis KA dan nakhoda kapal. Dia mengatakan, sekolah bagi pengemudi bus dan truk hingga saat ini belum ada di Indonesia.
“Sudah saatnya, kementerian perhubungan juga membangun sekolah buat pengemudi bus dan truk,” katanya.
Djoko juga meminta pemanfaatan jalur logistik tidak hanya fokus di jalan raya mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurutnya, masih ada ruang bagi jalur perairan untuk logistik antar pulau dan aliran sungai. Begitu juga dengan memaksimalkan kereta api.
Dia mengatakan, menggunakan jalan rel tidak setara dengan jalan raya. Angkutan logistik menggunakan jalur KA dikenakan PPN 11 persen, moda KA menggunakan BBM Non subsidi dan menggunakan jalan rel masih dikenakan track access charge (TAC).
“Jalan raya menggunakan BBM subsidi, tidak dikenakan PPN, menggunakan jalan arteri tidak dipungut biaya dan jika lewat tol dikenakan tarif,” katanya.
Biaya Logistik Nasional Tinggi
Menurut data yang dihimpun Bappenas pada 2023 lalu, biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29 persen dari PDB untuk tahun 2022, sekitar 8,79 persen adalah biaya transportasi. Skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebesar 3,0, di bawah sejumlah negara ASEAN (Singapura (4,3), Malaysia (3,6), Thailand (3,5), Filipina (3,3), Vietnam (3,3).
Sementara, Anggota Majelis Etik MTI, S. Ipung Purnomo meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tidak alergi dalam menerima masukan. Hal ini disampaikan menyusul Menteri Dudy jarang terlibat dalam diskusi umum membangun transportasi Indonesia.
“Dalam menjalankan pemerintahan apalagi menyangkut kebijakan di Kementerian, tentunya seorang Menteri harus dapat menerima masukan dari banyak orang,” kata S. Ipung Purnomo.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Ciawi, Komisi V DPR Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
Ipung menilai, menteri Dudy juga alergi terhadap wartawan karena selalu menghindar. Padahal, sambung dia, menteri sebagai pejabat publik, hendaknya bisa terbuka dengan media setiap saat bukan malah menghindari mereka. Terlebih, sekarang sedang marak terjadi kecelakaan lalu lintas.
“Masyarakat ingin tahu sejauh mana program keselamatan yang sedang dan akan dikerjakan Kementerian Perhubungan,” katanya.
Dia melanjutkan, Menteri Dudy sedianya juga harus bisa bersinergi dengan pemerhati (pengamat), akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dia mengatakan, riset-riset yang dihasilkan dan dilakukan oleh perguruan tinggi yang dapat diadopsi oleh kementerian perhubungan.
