Beritakota.id, Jakarta – PKS menolak keras rencana pemerintah ihwal opsi pemerintah menggunakan urun dana dari masyarakat untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid menilai rencana itu menandakan pemerintah kembali ingkar janji dalam membangun IKN Nusantara. Pertama, dahulu pembangunan IKN tak akan membebani APBN, tapi faktanya menggunakannya.
“Pemerintah sudah menyalahi janjinya untuk kedua kalinya. Pertama, Pemerintah bilang IKN dijanjikan tidak akan bebani APBN. Faktanya bebani APBN. Dan harus diingat, APBN itu asalnya dari pajak rakyat,” kata Kholid kepada Kompas TV, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, dengan rencana urun dana tersebut, pembangunan IKN juga membebani masyarakat.
“Jadi secara tidak langsung rakyat yang dibebani. Kedua, kalau sekarang metodenya patungan dari rakyat. Maka rakyat lagi yang kena. Rakyat lagi yang dibebani,” ujarnya.
Ia meminta kepada pemerintah untuk lebih intensif menarik investor dalam membangun IKN tersebut, sehingga pengerjaannya tak membebani masyarakat.
“Pemerintah harusnya bisa menarik investasi yang sudah dijanjikan. Mana investasi besar yang katanya siap akan bantu pembangunan ibu kota? Itu harus dibuktikan,” katanya.
Seperti diketahui, dalam UU IKN, APBN hanya mampu memberi Rp20 triliun dari total anggaran senilai Rp466 triliun.
Akibatnya, selain melibatkan para investor maka pemerintah juga merancang skema urun dana untuk membangun IKN.
