Beritakota.id, Jakarta – Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap beberapa perangkat daerah berkaitan dengan acara Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor. Pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan pada Jumat (20/11/2020).
Beberapa perangkat daerah dimintai keterangan di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar sejak sekitar pukul 10.00 WIB pagi. Nantinya, setelah pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut selesai, pihak kepolisian akan memanggil Habib Rizieq.
“Ke depannya (HRS) pasti akan dipanggil oleh penyidik untuk klarifikasi, jadi alur permasalahannya akan jelas,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A. Chaniago di Polda Jabar, Sabtu (21/11/2020).
Untuk waktu pemeriksaannya, Erdi menuturkan, penyidik akan memanggil Habib Rizieq setelah pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut selesai.
“Menunggu setelah yang saat ini (ke-10 orang) dimintai keterangan sudah selesai,” katanya. Nantinya, pemanggilan Rizieq dilakukan guna mengetahui apakah perannya dalam kegiatan itu sebagai tamu atau sebagai penyelenggara sekaligus pemilik tempat.
“Kita dalami apakah Habib Rizieq ini sebagai pemilik lokasi tersebut, atau yang bersangkutan diundang. Itu yang akan didalami, jadi diharapkan kedepannya Habib Rizieq pasti akan dipanggil oleh penyidik untuk klarifikasi, jadi alur permasalahannya akan jelas,” jelasnya.
Berikut 10 orang yang dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan:
- Ade Yasin (Bupati Bogor)
- Agus (Ketua RW 3)
- Endi Rismawan (Camat Megamendung)
- A. Agus Ridallah (Kasatpol PP Pemda Bogor)
- Habib Muchsin Al Atas (Panitia /FPI)
- Kusnadi (Kades)
- Marno (Ketua RT 1)
- Alwasyah Sudarman (Kades sukagalih Megamendung)
- Burhanudin (Sekda Bogor)
- Aiptu Dadang Sugiana (Babinkamtibmas)
Diberitakan sebelumnya, kegiatan Habib Rizieq di Megamendung, Kabupaten Bogor, menciptakan kerumunan. Dari foto yang beredar, terlihat massa mengabaikan protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker. Akibat kegiatan tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai tak tegakkan protokol kesehatan.
