Beritakota.id, Jakarta – Para sopir truk seluruh Indonesia menolak penyelesaian Zero ODOL (Over Dimension Overloading) yang hanya mengutamakan sisi penegakan hukum semata. Pemerintah pun diminta agar mendiskusikannya terlebih dulu dengan mereka sebelum menerapkannya. Jika pemerintah tidak mengindahkan aspirasi para sopir ini, mereka akan melakukan aksi mogok nasional.
Perwakilan Persatuan Sopir Truk Indonesia (PSTI), Slamet Barokah mengatakan sopir-sopir truk di Indonesia memang sangat diuntungkan dengan aturan Zero ODOL ini. Tapi, menurutnya, para sopir juga tidak mau kehidupan keluarga mereka menjadi merana jika Zero ODOL ini diterapkan secara gegabah tanpa mempertimbangkan multiplier effectnya.
“Kami sopir itu sebenarnya sangat diuntungkan dengan aturan Zero ODOL ini. Kami siap mengikuti aturan itu. Yang kami tidak siap ketika kami harus bertengkar dengan pengguna jasa kami. Sedangkan mereka itu orang yang sudah memberikan pekerjaan kepada kami,” ujarnya.
Dia mewakili suara sopir di Indonesia juga mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap masa depan keluarga mereka jika Zero ODOL ini akan diterapkan secara ujug-ujug. “Apakah negara mau hadir nantinya membagi-bagi pekerjaan buat kami para sopir truk ini jika kami tidak bisa bekerja lagi. Kakorlantas sih enak saja tinggal menindak karena digaji dari negara. Sedangkan kami kalau tidak kerja ya tidak makan. Anak istri kami bagaimana nasibnya,” ucapnya. Katanya, pada dasarnya para sopir itu sepakat dengan aturan ODOL. Tapi, dia menyarankan agar itu diterapkan dari hulu ke hilir. Artinya, tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat.
Baca juga : ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan!
Dia juga meminta pemerintah agar memikirkan juga dampak penerapan Zero ODOL ini terhadap masyarakat luas. Di mana, Zero ODOL ini akan berdampak terhadap biaya hidup masyarakat yang semakin tinggi karena pasti kebutuhan-kebutuhan pokok akan menjadi lebih mahal. “Jika itu terjadi, mampu tidak nantinya masyarakat membiayai biaya hidup kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat mahal. Jadi, tolong pemerintah juga harus memikirkan solusinya dan jangan hanya bisanya menindak ODOL saja,” tukasnya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus lebih memikirkan lagi sebenarnya apa yang selama ini menyebabkan terjadinya ODOL. “Tolong dicari tahu terlebih dulu. Itu PR para pejabat dengan gaji dari negara yang notabene uang hasil pajak dari rakyat dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena, kami juga berhak menerima hasil dari sumber daya alam Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, ribuan sopir truk dari berbagai penjuru Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah terlebih dulu melakukan aksi mogoknya pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk menolak kebijakan ODOL yang rencananya akan diberlakukan mulai mendatang 2026. Aksi mogok ini berlangsung hingga Sabtu, 21 Juni 2025.
Aksi besar ini terpusat di beberapa titik utama. Di Surabaya, long march dilakukan dari Bundaran Waru hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Di Klaten, ratusan truk memenuhi area Sub Terminal Delanggu. Sementara di Trenggalek, jalan nasional Tulungagung-Trenggalek lumpuh akibat aksi mogok sopir truk dan pick up. Di tengah arus lalu lintas yang dialihkan, para sopir membawa spanduk bertuliskan “Tolak RUU ODOL” dan “Kami Sopir Bukan Maling”. (Ahmad Fadli)
