Beritakota.id, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengelolaan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, hingga isu demokrasi dan supremasi sipil.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional dan kualitas demokrasi, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan lima tuntutan yang akan disuarakan merupakan hasil konsolidasi mahasiswa yang dilakukan pada 10 Juni 2026. Menurutnya, tuntutan tersebut lahir dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kelima tuntutan ini merupakan hasil konsolidasi dan refleksi terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun demokrasi,” ujar Yatalathof.
Soroti Pengelolaan APBN dan Harga Kebutuhan Pokok
Dalam tuntutan pertamanya, BEM UI meminta pemerintah menghentikan praktik pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai anggaran negara harus difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani daya beli masyarakat.
Menurut BEM UI, tekanan ekonomi masih dirasakan banyak kalangan, terutama kelompok masyarakat menengah dan bawah yang terdampak kenaikan biaya hidup dalam beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Jutaan Warga AS Turun ke Jalan! Demo No Kings Guncang 50 Negara Bagian
Desak Evaluasi Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Tuntutan berikutnya menyasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Mahasiswa meminta kedua program tersebut dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas pelaksanaan, manfaat yang dihasilkan, serta penggunaan anggaran negara yang dialokasikan.
BEM UI menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan program-program tersebut berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Angkat Isu Militerisme di Ranah Sipil
Tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi, aksi mahasiswa juga akan membawa isu demokrasi. Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah penghentian praktik militerisme di sektor sipil.
Mahasiswa menilai keterlibatan unsur militer dalam berbagai bidang sipil perlu dibatasi guna menjaga prinsip demokrasi dan memperkuat supremasi sipil sebagaimana amanat reformasi.
Menurut mereka, ruang sipil harus tetap menjadi domain masyarakat sipil dengan tetap menghormati peran institusi militer sesuai tugas dan fungsi konstitusionalnya.
Minta Presiden Terbuka terhadap Kritik
Dalam tuntutan terakhir, BEM UI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih terbuka terhadap kritik publik dan mengakui apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang efektif.
Mahasiswa menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan diperlukan sebagai sarana evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.
Mereka berharap pemerintah dapat menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan dalam merumuskan kebijakan publik ke depan.
Momentum Menyuarakan Aspirasi Publik
BEM UI menilai aksi di Bundaran HI bukan sekadar demonstrasi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan nasional yang sedang berkembang.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ekonomi rakyat, pengelolaan anggaran negara yang efisien, serta menjaga kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang itu diperkirakan akan diikuti mahasiswa dari berbagai elemen dan menjadi salah satu agenda unjuk rasa yang menyita perhatian publik.
