Beritakota.id, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka, dengan toko yang mengikuti proses pemilihan antara lain Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Melalui mekanisme tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta.
Baca juga: Progres BSPS Capai 13,51 Persen, Kementerian PKP Optimis Tuntas November 2026
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sistem PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas korupsi.
“Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Menurut Menteri Ara, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. “Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat,” tegas Menteri Ara.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri juga menyapa para penerima bantuan BSPS dari berbagai wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu secara daring.
Sebanyak 20 penerima bantuan hadir langsung di lokasi kegiatan, sementara lima penerima bantuan mengikuti secara virtual melalui Zoom, yakni Muhammad Iqbal dari Kelurahan Cawang (Jakarta Timur), Esih dari Kelurahan Kramat (Jakarta Pusat), Djudi dari Kelurahan Lagoa (Jakarta Utara), Achmad Fauji dari Kelurahan Bukit Duri (Jakarta Selatan), serta Murtasia dari Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.
Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total alokasi BSPS di DKI Jakarta mencapai 5.659 unit rumah, meningkat tajam dari 158 unit pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.
Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS mencapai 1.350 unit rumah. Sementara hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan. Adapun Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja keras dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan Program BSPS di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Ara.
Melalui pelaksanaan Program BSPS dan sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berkomitmen memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mewakili Gubernur DKI Jakarta, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Yudha Rommel, Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Rani Mauliani, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, perwakilan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta jajaran Real Estate Indonesia (REI).
