Beritakota.id, Jakarta – Sebelum berangkat menempuh studi Human Geography and Planning di University van Amsterdam (UvA), Belanda, penerima Beasiswa Garuda LPDP, Azka Abdul Malik Albayroni, memilih melakukan langkah yang berbeda dari kebanyakan mahasiswa. Alih-alih hanya mempersiapkan keberangkatan, siswa SMA Pradita Dirgantara tersebut mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta arahan langsung mengenai kompetensi yang paling dibutuhkan Indonesia.

Azka bukan mahasiswa biasa. Ia berhasil memperoleh 30 Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai universitas ternama di tujuh negara dan empat benua, di antaranya Australian National University (ANU), The University of Sydney, UNSW Sydney, Wageningen University, Nanyang Technological University (NTU) Singapura, hingga University of Toronto.

Meski memiliki banyak pilihan, Azka akhirnya menetapkan University of Amsterdam sebagai tempat melanjutkan pendidikan karena ingin mendalami perencanaan kota yang berorientasi pada manusia (human-centered urban planning).

“Saya ingin memastikan ilmu yang saya pelajari benar-benar relevan untuk Indonesia. Karena itu saya datang untuk bertanya langsung, apa yang harus saya perdalam agar ketika pulang nanti saya bisa ikut berkontribusi membangun negeri,” ujar Azka.

Ketertarikan Azka terhadap tata ruang dan perencanaan kota berawal dari hobinya bermain gim simulasi pembangunan kota SimCity sejak kecil.

“Dari SimCity saya mulai penasaran bagaimana sebenarnya sebuah kota dibangun. Kenapa ada kota yang macet, banjir, atau tumbuh tidak teratur. Dari situ saya mengetahui bahwa ada ilmu yang mempelajari hubungan manusia, ruang, dan kebijakan,” katanya.

Menurut Azka, ilmu Human Geography and Planning tidak hanya mempelajari pembangunan fisik, tetapi juga hubungan antara ruang, perilaku masyarakat, kebijakan publik, hingga keberlanjutan lingkungan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyambut positif inisiatif Azka yang datang untuk mencari arah agar ilmu yang dipelajarinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia.

Menurut Diana, Indonesia membutuhkan lebih banyak perencana wilayah yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami implementasi kebijakan secara kolaboratif.

“Indonesia membutuhkan lebih banyak perencana wilayah yang memahami persoalan secara utuh. Tidak hanya melihat peta dan infrastruktur, tetapi juga memahami masyarakat, lingkungan, dan bagaimana seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama dalam satu sistem pembangunan,” ujar Diana.

Ia memaparkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian mahasiswa yang mendalami urban planning dan human geography.

Pertama, memperkuat ketahanan pangan dan air melalui pembangunan irigasi, bendungan, peningkatan indeks pertanaman, serta pengendalian banjir secara terintegrasi.

“Kita harus menjaga kawasan sungai dari hulu hingga hilir. Sempadan sungai tidak boleh dipenuhi bangunan karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Kedua, perlindungan tata ruang dan lahan pertanian produktif agar tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industri.

Baca juga: Azka Abdul Malik Albayroni Raih 30 LoA Kampus Dunia, Buah Pendidikan SMA Pradita Dirgantara dan Semangat Indonesia Emas 2045

“Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan. Lahan pertanian produktif harus dilindungi, sementara pengembangan kawasan permukiman diarahkan secara lebih terencana sesuai tata ruang,” ujarnya.

Ketiga, Diana menekankan pentingnya memahami aspek sosial dalam setiap proses perencanaan wilayah.

“Keberhasilan tata ruang tidak hanya ditentukan desain fisiknya. Perilaku masyarakat, budaya, dan partisipasi publik justru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan,” jelasnya.

Ia juga mendorong pengembangan green building, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, penggunaan material bangunan ramah lingkungan, serta penerapan konsep collaborative spatial governance.

“Perencanaan tidak bisa dikerjakan sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus berjalan bersama agar kebijakan benar-benar bisa diterapkan di lapangan,” tegas Diana.

Menutup pertemuan tersebut, Diana berpesan agar Azka menimba ilmu sebaik-baiknya dan kembali mengabdikan pengetahuannya untuk Indonesia.

“Belajarlah sungguh-sungguh, kuasai ilmunya. Tapi jangan lupa, Indonesia menunggu kalian pulang. Negeri ini membutuhkan ahli tata ruang, perencana kota, dan pemimpin yang mampu membangun Indonesia dari akar persoalannya,” pesannya.

Azka mengaku memilih University of Amsterdam karena pendekatan pendidikan di Eropa menempatkan manusia sebagai pusat dalam perencanaan kota.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada gedung dan jalan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat.

“Saya ingin belajar bagaimana kota dibangun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya membangun gedung atau jalan, tetapi membangun ruang yang benar-benar berpihak kepada manusia,” ujarnya.

Seluruh masukan dari Wamen PU mengenai spatial governance, perlindungan lahan pertanian, pembangunan hijau, hingga kolaborasi lintas sektor akan menjadi bekal selama menempuh pendidikan di Belanda.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Dr. Rachma Fitriati, M.Si., M.Si. (Han), yang juga merupakan ibu Azka, mengatakan keluarga sejak awal menanamkan bahwa pendidikan bukan sekadar mengejar prestasi akademik, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami selalu mengajarkan bahwa ilmu adalah amanah. Prestasi tentu membanggakan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu tersebut kelak dapat digunakan untuk memberikan solusi bagi persoalan bangsa,” ujarnya.

Rachma menilai keputusan Wamen PU menerima dan memberikan arahan langsung kepada Azka merupakan contoh kepemimpinan yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia.

“Ini adalah contoh bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang akan menjalankan pembangunan tersebut. Arahan Wamen menjadi peta jalan bagi Azka selama menempuh studi,” katanya.

Menurut Rachma, langkah tersebut layak menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain agar pendidikan tinggi, riset, dan kebutuhan pembangunan nasional dapat berjalan selaras.

“Dengan membekali generasi muda sejak awal mengenai kebutuhan bangsa, ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga solusi nyata bagi pembangunan nasional,” pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *