Beritakota.id, Jakarta – Badan Pangan Nasional (BAPANAS) mendorong peningkatan kerja sama strategis dengan Pemerintah Jepang dalam pengembangan ekosistem investasi pangan di Indonesia, khususnya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BAPANAS, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan ajakan tersebut saat menerima kunjungan resmi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku, di Kantor Pusat BAPANAS di Jakarta pada Selasa (29/04/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi investasi sektor pangan, terutama pada komoditas buah-buahan, ikan, dan daging yang menjadi menu utama dalam program MBG.
“Pemerintah Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing, termasuk dari Jepang, untuk bersama membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan. Investasi ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga turut menyejahterakan petani, peternak, dan nelayan lokal,” ucap Arief.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui strategi swasembada, yaitu memastikan seluruh proses produksi pangan dilakukan di dalam negeri. “Dengan produksi yang dilakukan di Indonesia, maka akses dan distribusi pangan dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks potensi pasar, Arief menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yang kini telah mencapai sekitar 280 juta jiwa dan diproyeksikan terus bertambah. Hal ini menciptakan pasar domestik yang sangat besar dan menjanjikan bagi para investor.
“Kepadatan dan permintaan pasar domestik kita tinggi. Jika ekosistem investasi pangan dibangun dengan baik, maka bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri, produk pangan kita pun bisa memenuhi standar ekspor, termasuk ke Jepang,” tambahnya.
Arief juga mengakui bahwa ekspor produk pangan Indonesia ke Jepang menghadapi tantangan tersendiri karena tingginya standar dan regulasi negara tersebut. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dialog yang saling memahami antara kedua negara dalam menyusun skema kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kami sampaikan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang mendukung investasi berorientasi ekspor. Misalnya, perusahaan Jepang dapat mengembangkan kemitraan peternakan sapi di Indonesia, lalu hasilnya bisa digunakan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun diekspor kembali ke Jepang sesuai standar yang berlaku,” paparnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam penguatan hubungan bilateral di sektor pangan antara Indonesia dan Jepang, sekaligus bagian dari diplomasi ekonomi pangan Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. (Herman Effendi / Lukman Hqeem)
