Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk bencana alam. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa CPP telah disiapkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, termasuk potensi banjir besar di Jakarta dan sekitarnya sebagaimana peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Antisipasinya, pemerintah sudah memiliki CPP yang memadai. Di Bulog Jakarta sendiri, tersedia stok beras sebesar 280 ribu ton. Kita tentu berharap bencana tidak terjadi, namun kita harus siap. Seperti kemarin saat erupsi Gunung Lewotobi, kita langsung meminta Bulog menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak,” ucap Arief pada Jumat (6/12/2024) di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki sistem khusus dalam penyaluran bantuan pangan saat terjadi bencana. Prosesnya dimulai dengan pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada BAPANAS, yang kemudian akan diverifikasi sebelum penugasan penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog.
“Nomor satu, bantuan dalam bentuk beras harus tersedia. Selanjutnya, dukungan juga datang dari Kementerian Sosial, BNPB, dan instansi lainnya. Sistem ini memastikan kebutuhan pangan bagi masyarakat terdampak bencana terpenuhi dengan cepat dan tepat,” jelasnya.
Baca juga : Kepala BAPANAS Sidak Pasokan Pangan Nataru Di Pasar Kebayoran Lama
Sebagai contoh, dalam penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, pemerintah melalui NFA telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan CPP berupa 63.979 kilogram beras. Bantuan ini disalurkan untuk 5.816 jiwa, dengan alokasi 250 gram per jiwa per hari selama 44 hari. Selain itu, Bulog juga mempercepat penyaluran bantuan pangan tahap ketiga untuk masyarakat terdampak, sesuai arahan pemerintah.
Penggunaan CPP dalam situasi bencana diatur dalam Peraturan Presiden. Sementara teknis penyalurannya lebih lanjut dirinci dalam Peraturan Badan Pangan Nasional.
Pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Ia menekankan pentingnya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengelolaan CPPD, khususnya dalam bentuk beras, telah diatur melalui Perbadan Nomor 15 Tahun 2023.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah bahwa kita harus memiliki CPPD. Sebagai contoh, di Jakarta terdapat Food Station yang memiliki cadangan beras, serta Pasar Jaya yang sudah dilengkapi cold storage untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan,” tutur Arief.
Baca juga :Kepala BAPANAS Serah Terimakan 5 Unit Kendaraan SPHP
Lebih lanjut, Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan stok pangan. “Cadangan pangan tidak boleh sekali datang lalu habis. Kita harus memiliki buffer yang cukup. Dengan demikian, indeks ketahanan pangan nasional akan meningkat, dan stabilitas harga pangan dapat terjaga seperti saat ini,” imbuhnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, ketahanan pangan nasional diharapkan dapat terus ditingkatkan, sehingga Indonesia semakin siap menghadapi tantangan di masa depan.
Komitmen pemerintah dalam penguatan cadangan pangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam. Kesiapan dalam penyediaan pangan menjadi kunci utama untuk memastikan perlindungan masyarakat yang terdampak serta menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. (Herman Effendi/Lukman Hqeem)
