Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah akan mengevaluasi tata kelola dan sistem penyaluran dana otomoni khusus Papua dan Papua Barat. Untuk diketahui bahwa penyaluran dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN akan berakhir pada 2021. Kendati demikian otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua tetap berjalan.
Reno Mayor, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua menilai penerapan tersebut masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan dana otsus. Sedangkan mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing dan kualitas SDM belum merata.
Lanjutnya, pemerintah harus ajarkan kepercayaan diri dan kesiapan bagi masyarakat Papua. Karena hal tersebut tidak diajarkan di bangku sekolah.
“Maka sebaiknya ajarkan melalui sekolah di Papua berikan akses pendidikan yang sesuai bagi situasi wilayah kami. Lalu, lakukan pemerataan dan tepatkan sasaran dalam penyerapan dana otsus,” pintanya dalam Zoom Meeting yang mengusung tema “ Menakar Masa Depan Papua”, Kamis (18/6/2020).
Dr. Chusnul Mariyah, Akademisi Universitas Indonesia mengatakan eksploitasi SDA misalnya, Indonesia punya UU dimana dalam pengelolaannya, 10% milik daerah. Sayangnya, selalu diperjualbelikan. Tolong kunci pasal tersebut agar 10% tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan dari dividen. Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah namun tidak kontekstual.
Saat ini Papua dibelenggu 3 oligarki: politik, ekonomi, sosial. “Jangan jadikan Papua sebagai ladang project oriented oleh oknum politik. Truth and reconciliation harus dilakukan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pendang tentu boleh, namun jika ada self determination yang merusak kedaulatan tentu juga ada aturan hukumnya,” ujarnya
Boy Markus Dawir (Tokoh Pemuda Papua), mengatakan cara pandang para pemuda Papua saat ini terbagi menjadi dua, yakni teman-teman yang mendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI.
Rata-rata, teman-teman berseberangan ini merasakan tidak hadirnya negara dalam masyarakat Papua, terutama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI, atau POLRI dan bagian lainnya sehingga bergabung dengan kelompok separatis.
Tergantung keseriusan negara apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tidak kunjung selesai hingga kini. Hal seperti ini bisa menjadi bom waktu. Lakukan cara yang baik, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan semoga ditindaklanjuti sesuai aturan hukum.
Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI), mengatakan di era padat teknologi dan media kini, semua berusaha memonopoli kebenaran. Dari perspektif hukum dan sejarah, harus kita akui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri, bahwa Indonesia mengintegrasi Papua.
Mengenai tuduhan rasisme, diskriminasi, seperti yang disuarakan kelompok separatisme, hal tersebut adalah salah tuduh. Tidak sepenuhnya terjadi. Ya, memang ada beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI.
“Asumsi-asumsi separatisme itu hanyalah dibangun oleh ilusi. Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus (Otonomi Khusus) Papua, seluruh jabatan publik di provinsi Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua,”ujarnya
Michael Manufandu Senior Pamong Papua mengatakan Sejak tahun 2012-2013 Presiden SBY telah siapkan 1000 anak untuk belajar di universitas agar lebih konstuktif, to be the leader of tomorrow. Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah disana.
Pemerintah juga telah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat, sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang juga sudah jauh lebih baik.
Dr. Wawan Hari Purwanto Deputi Kominfo BIN mengatakan saat ini, kita sedang melakukan percepatan-percepatan segala bidang, sekolah, fasilitas, energi, air bersih, kebutuhan pabrik, perbatasan Papua, yang secara prinsip mempercepat penyetaraan Papua dengan provinsi lainnya. Terlebih saat ini jelang PON Papua, kita juga bangun fasilitas olahraga dengan standar dunia. Kita kerjakan secara holistik demi mewujdukan keadilan sosial.
Kita lihat kreatifitas di Papua, telah diberdayakan sebagai kawasan ekonomi khusus yang terkenal di dunia, kita dorong agar tumbuh cepat, termasuk penguatan distrik-distrik. Pendekatan ekologis, SDM digenjot habis, sebagaimana Reno Mayor penerima Bidik Misi sejak SMA.
Evaluasi Otsus terus dilakukan dengan melibatkan OAP. Jika ada yang merasa masih belum tersentuh, mohon dimaklumi karena begitu luasnya wilayah Papua.
