Beritakota.Id, Jakarta – Partai Demokrat mendukung penuh komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan kolusi yang masih menjadi permasalahan bangsa saat ini.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menuturkan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi.
“Pidato presiden Prabowo harus dijadikan landasan pemberantasan korupsi dan kolusi yang masih menjadi permasalahan bangsa, harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi,” tegas Sartono, Selasa,(29/10/2024).
Baca juga: KPK Terus Selidiki Skandal Demurrage Impor Beras Rp 294,5 M Terkait Kepala Bapanas
Sartono mengatakan, untuk mewujudkan komitmen soal pemberantasan korupsi dan kolusi Presiden Prabowo diperlukanya juga mengembalikan KPK menjadi lembaga independen.
Caranya, ialah dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disah.
Diketahui, karena revisi UU itu, kini status KPK tak lagi independen melainkan berada di bawah rumpun eksekutif dan status pegawainya yang beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sartono mendorong agar rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat segera disahkan sebagai Undang-Undang. Bagi Sartono, UU perampasan aset penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan kolusi yangs sesuai semangat serta komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, Politikus senior Partai Demokrat ini berharap agar ke depan peran seperti Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BIN fokus pad penyelewengan dan korupsi demi mendukung komitmen Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ke depan Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BIN, fokus pada judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewangan dan korupsi untuk memberikan ancaman hukuman berat,” tegas Sartono.
Sartono mengaku yakin bila aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BIN fokus ke hal tersebut akan mampu menyelesaikan fundamental permasalahan bangsa.
“Karena ini hal fundamental yang menjadi permasalahan bangsa,” pungkasnya.
