Ekonom Sebut Bakal Ada Potensi PHK Gelombang Kedua

Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah diingatkan terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gelombang kedua di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Ekonom  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, potensi PHK gelombang kedua tersebut bisa terjadi apabila pemerintah tidak memberikan stimulus kepada korban PHK atau stimulus yang tidak tepat sasaran.

Dikatakannya, stimulus yang diberikan kepada korban PHK diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun yang disayangkan, Bhima mengatakan saat ini pemerintah justru memberikan stimulus kepada korporasi atau perusahaan.

“Bagaimana caranya ide-ide besar harus hadir mulai dari dibalik, bahwa stimulus 80 persen bukan untuk korporat, namun langsung masuk kepada mereka yang menjadi korban PHK, kepada UMKM untuk modal kerja dan lain-lain,” katanya saat Diskusi Publik Bravos Radio Indonesia, Senin (29/6/2020).

“Tapi karena kabinetnya atau tim ekonominya tunduk pada disaster kapitalism, sehingga apa yang diminta oleh para corporate-corporate yang rakus ini kemudian semuanya dituruti,” imbuh Bhima.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen akan sulit dalam kurun 2-3 tahum ke depan.

“Yang jelas kita tidak bisa berada pada kurva berbentuk V. Apalagi berbentuk huruf V seperti pada logo Nike. Terlebih kalau kita melihat setelah krisis tahun 98 itu kita kurvanya berbentuk huruf L. Jadi sebelum 98 ekonomi bisa tumbuh 6-7 persen, pasca 98 kurvanya berbentuk L,” tutur Bhima.

Yang menjadi permasalahan saat ini, tegasnya, di tengah situasi pandemi ada krisis ekonomi dan kesehatan.

Lebih lanjut, Bhima menekankan bahwa banyak oknum-oknum, korporat dan juga pejabat pemerintah selalu bilang bahwa krisis ini terjadi karena pandemi.

“Kenapa tujuannya itu, karena watak dari disaster capitalism atau kapitalis bencana. Itu juga muncul pada waktu krisis tahun 98 dengan kasus BLBI. Waktu krisis tahun 2008 muncul dengan skandal Bank Century. Tahun 2020 karyanya makin banyak lagi. Jadi korporasi makin banyak yang antri untuk minta stimulus yang menurut saya ngga logic,” ungkap Bhima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *