Beritakota.id, Jakarta – Melalui Peraturan Gubernur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur pengendalian moda transportasi saat PSBB transisi di Ibu Kota, dengan bakal ikut menerapkan ganjil genap untuk sepeda motor. Peraturan ini semakin hangat dibicarakan masyarakat Jakarta, mengingat banyak masyarakat Jakarta yang mengandalkan sepeda motor.
Aturan ini dinilai boleh saja diterapkan, namun pemerintah daerah DKI Jakarta harus mempersiapkan banyak hal sebelum bisa menerapkan hal tersebut.
“Kalau saya objektifnya bagaimana membuat lancar kemacetan, saya rasa sah-sah saja untuk jakarta, karena volume kendaraan di Jakarta tidak seimbang. Hampir diseluruh DKI Jakarta simpul kemacetan itu terjadi dan menyebar, sedangkan kita sepakati, ganjil genap itu diberlakukan pada jalan-jalan tertentu tapi tidak semua,” kata Jusri instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu.
“Jadi sah-sah saja untuk kelancaran karena alasan jalanan terlalu ramai. Memang ini akan menjadi permasalahan, karena ada masyarakat yang hanya memiliki motor dan orang akan mencari solusi naik bus, kereta atau transportasi dll, tapi apakah akan terakomodir semua?” Jusri menambahkan.
Jusri menilai jika memang tidak terakomodir semuanya, maka pemerintah DKI Jakarta harus menyediakan kantong-kantong parkir.
“Pemerintah daerah DKI Jakarta harus menyediakan kantong-kantong parkir untuk para pengguna motor pada titik-titik tertentu. Selain itu transportasi harus siap jangan sampai penumpang menunggu sampai 1 jam,” ujar Jusri.
“Jangan sampai masyrakat melanggar aturan karena tidak ada solusi (untuk beraktivitas). Karena seperti yang sudah kita ketahui motor transportasi paling fleksibel dan kebanyakan kelas menengah ke bawah,” kata Jusri.
Jusri juga menyarankan jika telah memiliki kantong-kantong parkir atau tempat parkir, disarankan pemerintah memberikan fasilitas ini secara gratis.
“Tempat parkir itu menjadi sangat penting untuk bisa sampai ke tempat transportasi umum. Dan sebaiknya dikelola oleh pemerintah sehingga pengguna tidak membayar, kalau bayar pasti akan menimbulkan permasalahan lagi. Sehingga pemerintah harus menyediakan kantong parkir yang aman dan nyaman dan tidak bayar, agar masyarakat tidak merasa was-was,” pungkasnya
