Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM mulai 1 Maret 2021. Berlanjutnya program tersebut dikarenakan BPUM dianggap efektif pada pelaksanaannya di 2020 lalu.
“Program BPUM dinilai cukup efektif pada tahun 2020, sehingga pada 2021 pemerintah melaksanakan kembali program tersebut. Dan berdasarkan rapat KPCPEN pada tanggal 1 Maret 2021, program BPUM diputuskan untuk dilanjutkan kembali pada 2021,” kata Eddy Satriya, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/4/2021).
Eddy mencatat, sampai dengan 1 April 2021 lalu, realisasi penyaluran anggaran BPUM 2021 mencapai Rp7,9 triliun. Nilai tersebut menyasar kepada 6,6 juta pelaku usaha mikro di Tanah Air.
“Jadi, sampai dengan 1 April 2021 telah dilakukan validasi terhadap data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan telah di salurkan BPUM kepada 6,6 juta pelaku Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp 7,9 triliun,” ucap dia menekankan.
Proses pengusulan calon penerima BPUM tahun 2021 sendiri dilakukan dengan skema satu pintu. Yakni melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota.
“Selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Usaha Mikro,” tambahnya.
Diungkapkan Eddy, total anggaran program BPUM atau BLT UMKM 2021 mencapai Rp15,36 triliun. Angka tersebut ditargetkan menyasar 12,8 juta pelaku usaha mikro.
Untuk tahap 1 telah tersedia anggaran sebesar Rp11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro. Sementara untuk BPUM tahap 2 dengan anggaran diberikan sebesar Rp3,6 triliun bagi 3 juta pelaku usaha mikro.
Adapun besaran nilai BLT UMKM tahun ini sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing penerima. Ditargetkan penyaluran BPUM tahun 2021 akan dilaksanakan sampai dengan kuartal III tahun 2021.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya percepatan penambahan data calon penerima BPUM dari Dinas Koperasi dan UMKM masing-masing kabupaten/kota. Ini dalam rangka mencapai target penyaluran sebanyak 9,8 juta pelaku usaha mikro di tahap I.
“Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan mendapatkan data sebesar 3,2 juta dari usulan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota selama bulan April 2021,” tandasnya.
