Mataram – Keputusan Pemerintah pusat dan Dorna yang telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai lokasi sirkuit MotoGP tidak bisa diganggu gugat.
Karenanya pernyataan yang dilontarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali merupakan statement sepihak yang mencederai hati masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Statement Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali terkait lokasi MotoGP bisa dipindah ke Jawa Timur tidak mendasar, sebab presiden Joko Widodo sudah berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaannya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort,” kata Anggota Komisi II DPRD provinsi NTB, Haji Misbach Mulyadi kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).
Karenanya, ia sangat menyesalkan ungkapan yang disampaikan Menpora ini, sebab dinilai tidak melaksanakan Visi-Misi yang dimiliki oleh presiden Joko Widodo.
Keseriusan presiden Joko Widodo dalam menyukseskan pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika ditunjukkan dengan menginstruksikan kementerian dan lembaga Negara untuk membangun fasilitas pendukung di lokasi tersebut.
“Kenapa mesti digelontorkan jalan tol dari Bandar ke Mandalika dengan dana Rp 1,7 triliun. Mengapa presiden perintahkan runway bandara diperpanjang, terminal diubah dan hari ini Gilimas kedatangan kapal pesiar. Tidak lain dan tidak bukan semuanya itu untuk mendukung mandalika,” paparnya.
Disebutkan, pernyataan ini sangat mencederai hati seluruh masyarakat NTB. Oleh karena itu, Zainudin Amali selaku Menpora agar menarik pernyataannya sehingga tidak menimbulkan instabilitas dan hati masyarakat NTB tidak terluka.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, kata Misbach Mulyadi, harus bersikap tegas dengan perkataan yang disampaikan menpora ini.
Sebagai kepala daerah diminta untuk menyampaikan suara masyarakat kepada menpora untuk tidak sembarangan berbicara berkenaan dengan lokasi MotoGP bisa dialihkan ke Jawa Timur.
“Gubernur jangan tinggal diam harus bersuara dan bersikap tegas agar pernyataan ini ditarik sehingga masyarakat kita tidak bersikap yang berlainan,” tandasnya.
