Beritakota.id, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, data tunggal penerima bantuan saat ini telah memasuki tahap akhir dalam pemadanan data. Menurutnya, pemadanan data ini penting sekali dalam memastikan kondisi yang ada di lapangan.
Lantaran, setelah adanya pemadanan data, akan ada masyarakat yang selama ini mendapatkan bantuan, kemungkinan tidak mendapatkan bantuan. Begitu pun sebaliknya, yang selama ini tidak mendapatkan program atau bantuan, akan mendapatkan bantuan.
“Maka itu kami terus berusaha untuk mencermati situasi dan kondisi di lapangan,” kata Mensos saat mengunjungi langsung salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/Sembako di Sidoarjo, Jawa Timur.
Ia mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja beberapa bulan lalu di Surabaya. Mensos menemukan satu keluarga yang putra-putrinya adalah penyandang disabilitas, tetapi program dan bantuannya terputus di tahun 2022. Dengan pemadanan data menjadi data tunggal, hal seperti itu tidak akan tejadi lagi.
Kemensos, lanjutnya, juga akan selalu menyamakan langkah dengan pemerintah daerah terkait data tunggal. Karena data yang akan digunakan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah pusat, akan sama dengan data yang digunakan dengan pemerintah daerah. Sehingga bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran.
Selain lebih tepat sasaran, bantuan yang diberikan akan lebih terukur. Jika dalam satu keluarga ada beberapa orang yang mendapat program bantuan dari pemerintah, akan terlihat apa saja bantuan yang didapat.
Usul dan Sanggah Lewat Cek Bansos
Sebelumnya, ia menjelaskan, ke depannya, pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi dapat pula melibatkan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos lewat fitur Usul dan Sanggah.
Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat mengenai data tunggal sosial ekonomi bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pada Senin (13/1).
Menurut dia, pemutakhiran data seperti itu bernilai penting untuk dilakukan dalam rangka menyesuaikan segala dinamika terkait data penduduk.
