Beritakota.id, Tegal – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengajak kalangan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, mengambil peran dalam upaya pemulihan lingkungan melalui Gerakan Tobat Ekologis Nasional. Ajakan itu disampaikan saat memberikan kuliah umum dalam rangka Dies Natalis pertama Universitas Harkat Negeri di Tegal, Jawa Tengah, Jumat, (3/7/2026).
Menurut Jumhur, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan persoalan bersama sehingga proses pemulihannya juga harus dilakukan secara kolektif. Ia mengatakan Gerakan Tobat Ekologis Nasional berangkat dari kesadaran untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap alam.
“Tobat ekologis dimulai dengan menyadari kesalahan terhadap lingkungan, berkomitmen tidak mengulanginya, lalu melakukan tindakan nyata untuk memulihkan alam secara berkelanjutan,” kata Jumhur.
Ia menilai pembangunan ekonomi tetap harus berjalan, namun tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan.
Menurut Jumhur, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan justru dapat membuka peluang ekonomi baru melalui penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan atau green jobs serta pengembangan ekonomi hijau (green economy).
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menyoroti tingginya kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan. Berdasarkan sejumlah hasil riset, sekitar 80 persen Generasi Z dinilai memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari aksi bersih sungai, penanaman pohon, rehabilitasi mangrove, hingga pembentukan komunitas pelestari lingkungan.
Sebagai tindak lanjut Gerakan Tobat Ekologis Nasional, kata Jumhur, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi penanaman dua miliar pohon, rehabilitasi mangrove dan lahan kritis, pengendalian pencemaran sungai, peningkatan kepatuhan industri dalam pengelolaan limbah, serta penguatan kewajiban perusahaan sektor ekstraktif untuk merehabilitasi kawasan bekas tambang.
Jumhur mengatakan berbagai kebijakan pendukung tengah disusun dengan melibatkan kalangan akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan gerakan tersebut berlangsung secara terpadu.
Menutup kuliah umum, Jumhur menegaskan perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan riset yang dapat mendukung percepatan pemulihan lingkungan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan Gerakan Tobat Ekologis Nasional menuju pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai penyelesaian krisis lingkungan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Menurut dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
“Krisis lingkungan tidak akan selesai jika setiap pihak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat utama untuk memulihkan kondisi lingkungan,” ujarnya.
