Beritakota.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan adanya gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Penelusuran ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi pelanggaran terkait aktivitas penebangan liar yang diduga menjadi penyebab.
“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” ungkap Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). Pemerintah menggunakan analisis citra satelit untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.
Di tengah upaya penegakan hukum, pemerintah juga berfokus pada penanganan dampak bencana dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak. Bantuan ini mencakup paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, dan bantuan langsung lainnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban banjir.
Baca juga: Kementerian PU Pastikan Jalur Utama Langkat-Aceh Tamiang Bisa Jadi Akses Distribusi Bantuan
“Lebih dari 50 helikopter diterjunkan untuk menjangkau daerah terisolasi,” jelas Pratikno. Pemerintah juga memberikan laporan mengenai daerah-daerah yang aksesnya terputus, seperti Aceh Tamiang dan Langsa, untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat. Distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut.
BUMN juga turut serta dalam upaya pemulihan. Mereka berupaya memulihkan layanan publik yang vital, termasuk jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM (bahan bakar minyak), serta akses jalan dan logistik. Pratikno menyampaikan bahwa pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada Jumat, 5 Desember 2025.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Pemerintah Siapkan Timeline Terukur
Selain penanganan darurat, pemerintah juga telah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. “Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur,” jelas Pratikno. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proses pemulihan berjalan transparan dan akuntabel.
Pratikno menegaskan bahwa instruksi dari Presiden Prabowo sangat jelas: pemerintah pusat harus mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya di saat krisis.
