Beritakota.id, Jakarta – Meski Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri sudah menyampaikan permohonan maaf. Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, berharap Mabes Polri tetap melakukan penyelidikan secara utuh sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat publik.
“Baru-baru ini saya mendengar kabar Kapolda meminta maaf. Secara etis saya menghargai. Namun sebagai bagian akuntabilitas pejabat publik, idealnya Mabes Polri melakukan pendalaman, dan kalau perlu penyelidikan secara utuh agar standing kebenaran bisa terungkap dan dijelaskan ke publik,” kata Didik.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, jika kasus ini kemudian tenggelam dan tidak diselesaikan secara baik, dikhawatirkan akan menambah beban ketidakpercayaan publik kepada Polri.
“Jika isu ini tidak loud and clear di publik bisa berpotensi menambah beban ketidakpercayaan publik kepada institusi Polri,” ucap dia.
Polemik sumbangan fiktif Akidi Tio ini muncul karena informasi bantuan itu yang tidak didalami lebih lanjut oleh pihak Kapolda Sumsel.
“Seolah-olah penyikapannya terlalu terburu-buru, terlalu emosional dan tidak prudent. Padahal secara logika sumbangan Rp 2 triliun tersebut adalah jumlah yang sangat besar. Tidak heran jika masyarakat meragukan governance dan akuntabilitas penyikapan penerimaan komitmen bantuan tersebut,” tutup Didik.
