Beritakota.id, Jakarta — Ketidakpastian ekonomi global kembali menjadi perhatian para ekonom dan pengambil kebijakan. Ketegangan geopolitik, konflik bersenjata, hingga perubahan rantai pasok global dinilai akan memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia.
Situasi tersebut menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Soemitro Economic Forum II yang digelar oleh Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (12/3).
Baca juga : 108 Tahun Sang Begawan Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo
Forum ini diselenggarakan dalam rangka refleksi 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tema Kembalinya Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat. Kegiatan ini juga menjadi momentum memperingati 25 tahun wafatnya Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, salah satu tokoh ekonomi Indonesia yang dikenal memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional.
Para ekonom yang hadir menilai bahwa pemikiran Soemitro masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini, mulai dari perubahan rantai pasok global, transformasi industri, hingga pertarungan ekonomi digital.
Gejolak Global dan Peluang Ekonomi Indonesia
Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menilai bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan perubahan geopolitik dunia untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, pemikiran Prof. Soemitro menekankan pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa produsen yang mampu merancang, mengolah, dan membiayai kepentingannya sendiri.
“Indonesia harus menjadi bangsa produsen yang memiliki kemampuan mendesain, mengelola, dan membiayai kepentingan bangsa sendiri,” ujar Fankar.
Ia menilai posisi geografis Indonesia yang strategis berpotensi menjadikan negara ini sebagai jangkar stabilitas di kawasan Asia dan Indo-Pasifik.
Namun di sisi lain, konflik global seperti perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran diperkirakan akan mengganggu rantai pasok dunia. Kondisi tersebut, menurutnya, justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur dan logistik.
“Dalam situasi seperti ini, Indonesia memiliki peluang untuk menarik investasi berbasis foreign direct investment, bukan sekadar investasi portofolio,” kata Fankar.
Ia menambahkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar dalam ekonomi hijau dan industri berbasis mineral kritis, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan baterai.
Karena itu, penguatan industri strategis seperti industri pertahanan dan pembangunan digital menjadi semakin penting.
Industrialisasi dan Nasionalisme Ekonomi
Fankar juga mengaitkan kondisi ekonomi saat ini dengan pemikiran Soemitro yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan.
Menurutnya, pembangunan harus menghasilkan kemandirian ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Angka pertumbuhan bisa saja tinggi, tetapi jika hanya dinikmati segelintir orang, maka tujuan pembangunan tidak tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan beberapa prinsip penting dalam pemikiran Soemitro, di antaranya adalah pembangunan harus mendorong industrialisasi, negara harus aktif mengarahkan transformasi struktural ekonomi, pengelolaan sumber daya alam harus seimbang antara sektor pertanian dan industri dan serta nasionalisme ekonomi yang rasional melalui transfer teknologi dan penguatan sumber daya manusia.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ideologi Ekonomi dan Tantangan Global
Sementara itu, Prof. Ganjar Razuni dari Universitas Nasional menilai bahwa pemikiran Soemitro melihat ekonomi Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi dunia yang saling terhubung. Namun menurutnya, fondasi utama pembangunan ekonomi tetap harus berpijak pada ideologi negara, yakni Pancasila.
“Ekonomi, politik, dan ideologi seharusnya berjalan dalam satu kesatuan. Selama ini ketiganya sering berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kekuatan ideologi dalam menghadapi tekanan global.
Sebagai contoh, ia menyebut ketahanan Iran dalam menghadapi tekanan geopolitik tidak terlepas dari kekuatan ideologi nasional yang dimiliki negara tersebut.
Ganjar juga menilai diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini berpotensi membuka peluang perdagangan baru.
Salah satunya terkait akses produk pertanian Indonesia ke pasar Amerika Serikat dengan tarif yang lebih rendah.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengubah struktur ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kedaulatan Data dan Perubahan Tatanan Dunia
Pakar fisika kuantum sekaligus Dekan Fakultas Teknik dan Sains Terapan ISTN, Dr. Kun Wardana, menyoroti perubahan tatanan dunia yang dipicu oleh tiga faktor utama.
“Pertama adalah de-dolarisasi, kedua perang energi, dan ketiga perang teknologi,” ujarnya.
Menurutnya, negara yang memenangkan kompetisi di tiga sektor tersebut akan menjadi penentu tatanan dunia baru.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kedaulatan data bagi Indonesia di era ekonomi digital.
Kun mengibaratkan data sebagai sumber daya strategis baru yang nilainya setara dengan minyak atau emas.
“Data adalah minyak abad ke-21. Jika data mentah kita diolah oleh luar negeri, itu sama saja seperti tambang kita yang diolah oleh pihak asing,” kata Kun.
Dengan populasi lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia dinilai memiliki potensi besar sebagai penghasil data digital. Namun tanpa regulasi dan pengelolaan yang tepat, potensi tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi global.
Program MBG dan Distribusi Ekonomi Daerah
Wakil Sekretaris Jenderal IN.RY sekaligus pengusaha muda nasional, Aldila Septiadi, melihat bahwa krisis global justru dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk beradaptasi.
Sebagai pengusaha di sektor fashion melalui brand Hey Local, Aldila mengaku melihat munculnya banyak pabrik baru dalam beberapa bulan terakhir.
“Saya mencatat ada sekitar 27 pabrik baru hanya dalam waktu enam sampai tujuh bulan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program sosial pemerintah.
Menurut proyeksinya, program ini berpotensi mendorong pertumbuhan sekitar 2.000 hingga 2.200 peternakan ayam di berbagai daerah.
Hal tersebut dinilai dapat memperluas distribusi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor agribisnis.
“Yang menarik, pembelian tidak hanya berasal dari kota besar. Kalimantan dan Sumatera bahkan menyumbang hampir 50 persen dalam beberapa minggu terakhir,” kata Aldila.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi konflik global, negara dengan basis ekonomi agraris cenderung memiliki daya tahan lebih kuat dibanding negara yang sepenuhnya bergantung pada sektor manufaktur.
Penguatan Rantai Pasok dan Industrialisasi UMKM
Bendahara IN.RY, Yusadha Adimukti Panigoro, menekankan pentingnya membangun rantai pasok nasional yang lebih tangguh terhadap guncangan global.
Menurutnya, perusahaan di Indonesia tidak boleh bergantung pada satu sumber pemasok saja.
“Perusahaan harus membangun multisource procurement dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa perusahaan investasi negara seperti Danantara dapat berperan dalam memperkuat rantai pasok global Indonesia.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengakuisisi perusahaan di luar negeri yang menjadi sumber bahan baku strategis, seperti gandum atau peternakan sapi.
Langkah tersebut tidak hanya memperkuat pasokan, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi ke dalam negeri.
Selain itu, Yusadha juga menyoroti rendahnya produktivitas industri di Indonesia dibanding negara lain seperti China.
Karena itu, digitalisasi proses produksi, penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta otomasi logistik dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi industri.
Soemitronomics dan Ekonomi Berbasis Rakyat
Nehenia Lawalata, kader sekaligus pembantu urusan politik dan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo, menegaskan bahwa konsep Soemitronomics tidak hanya berbicara tentang ekonomi semata.
Menurutnya, pemikiran tersebut lahir dari pemahaman mendalam mengenai struktur sosial dan ekonomi Indonesia.
“Soemitronomics bukan berasal dari satu mazhab ekonomi tertentu. Ini adalah pemikiran original yang lahir dari kondisi Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai berbagai program pemerintah saat ini, seperti pembentukan Danantara, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, merupakan bagian dari implementasi gagasan Soemitro tentang ekonomi berbasis rakyat.
Dalam pandangan Soemitro, sektor modern dan sektor tradisional dalam ekonomi Indonesia harus berjalan berdampingan.
Namun untuk mencapai kedaulatan ekonomi, negara perlu hadir memberikan arahan dan bimbingan terhadap pembangunan ekonomi.
Warisan Pemikiran Soemitro
General Convener Soemitro Economic Forum 2026, Leonardo A. Putong, menegaskan bahwa pemikiran Prof. Soemitro tetap relevan bagi masa depan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, ekonomi dalam pandangan Soemitro tidak sekadar persoalan angka atau statistik.
“Ekonomi bagi Soemitro adalah tentang manusia, tentang rakyat, dan tentang keluarga yang berhak atas kehidupan yang bermartabat,” ujarnya. Karena itu, ia menilai warisan pemikiran Soemitro harus terus dikembangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan nyata.
“Pemikiran ini adalah bagian dari DNA perjuangan ekonomi Indonesia, dan tidak boleh dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat,” pungkasnya. (Herman Effendi/Lukman Hqeem)
