Waduh, Ada 1,3 Miliar Nomor HP Diduga Bocor dan Diperjualbelikan

1,3 miliar data registrasi nomor HP diduga bocor dan dijual. (Twitter.com/@secgron)
1,3 miliar data registrasi nomor HP diduga bocor dan dijual. (Twitter.com/@secgron)

Beritakota.id, Jakarta – Sebanyak 1,3 miliar nomor HP diduga bocor dan diperjualbelikan. Ya, dugaan itu berasal dari akun anonim bernama Bjorka yang diduga menjual nomor-nomor tersebut di sebuah forum online Breached Forums.

Dalam postingannya, akun tersebut mencantumkan logo Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo. Dia juga menyertakan nama operator dari nomor ponsel dan NIK penggunanya.

banner 336x280

Demikian seperti yang diberitakan SeputarTangsel.com dalam artikel “Bocor, Data 1,3 Miliar Registrasi Nomor HP di Kemenkominfo Dijual di Situs Breached Forum Rp742 Juta”.

Kebocoran tersebut diungap pengamat IT dan keamanan siber Teguh Aprianto.

Melalui akunnya @secgron, dia menyebut sebanyak 1,3 miliar data registrasi nomor HP diduga bocor.

“Data registrasi no HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor & dijual,” ungkap Teguh Aprianto pada Kamis, 1 September 2022.

Teguh menyebut data registrasi nomor HP dari Kemenkominfo tersebut dijual dengan harga Rp742 juta.

Pada unggahannya tertera harga yang dipatok Bjorka 50 ribu dolar Amerika. “Pelaku juga membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data,” ujar Teguh Aprianto.

Data yang tertera dalam akun penjual tersebut dicuri pada Agustus 2022. Menanggapi adanya kebocoran data registrasi nomor HP yang dijual belikan tersebut, Teguh Aprianto menyerukan blokir Kemenkominfo.

“Kementerian bobrok model begini mau dijadiin otoritas pengawas perlindungan data pribadi? #BlokirKominfo,” murkanya.

Sebelumnya kebocoran data juga terjadi pada dua BUMN, yaitu PLN dan Indihome.

Dalam kebocoran kedua BUMN tersebut Kominfo mengaku telah memanggil dua BUMN tersebut.

“Apakah di kasus ini Kominfo akan memanggil diri mereka sendiri?” sindir Teguh Aprianto.
Seperti yang diketahui, registrasi nomor HP bagi pemilik nomor diwajibkan oleh Pemerintah sejak 2018.

banner 728x90
Exit mobile version