Beritakota.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu ditata ulang agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, proses pembenahan tersebut diharapkan tidak mengganggu layanan yang sudah berjalan, terutama dapur-dapur MBG yang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” yang digelar Forum Jurnalis Merdeka (FJM) bersama Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Tamsil Linrung mengapresiasi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dalam melakukan evaluasi dan pembenahan program MBG. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan sistem tata kelola yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Gebrakan Kepala BGN yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend,” kata Tamsil.
Menurutnya, evaluasi terhadap dapur MBG seharusnya dilakukan melalui mekanisme kategorisasi berdasarkan tingkat kepatuhan dan kualitas layanan, bukan dengan penghentian operasional secara mendadak. Sebab, banyak pengelola dapur yang telah berinvestasi membangun fasilitas dan menjalankan layanan kepada masyarakat.
“Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?” ujarnya.
Tamsil menilai pengembangan model dapur berbasis sekolah dan pesantren dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan Program MBG sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal.
Menurutnya, model tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat serta berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM pangan, hingga tenaga kerja lokal.
Meski mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi MBG, termasuk dugaan praktik titipan dalam pengelolaan dapur, Tamsil menegaskan bahwa permasalahan tersebut terletak pada aspek pelaksanaan, bukan pada konsep programnya.
“Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” katanya.
Ia menambahkan, Program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar karena tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok pangan nasional.
Baca juga: YLKI Tagih 100 Hari Kerja Nanik Deyang, Targetkan Nol Keracunan MBG
Dalam paparannya, Tamsil juga menegaskan dukungannya terhadap agenda ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan di tubuh BGN menunjukkan keseriusan dalam memastikan program-program strategis berjalan sesuai tujuan.
“Saya melihat presiden serius untuk mendorong upaya maksimal dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Sementara itu, analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai kasus yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut menilai ancaman terbesar terhadap keberhasilan program pemerintah sering kali berasal dari pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk menjalankannya.
“Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya,” kata Said Didu.
Ia menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan kemampuan tata kelola harus menjadi faktor utama dalam penempatan pejabat publik, bukan semata-mata loyalitas.
Meski demikian, Said Didu menyatakan tetap mendukung Program MBG karena memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi berkelanjutan diperlukan agar anggaran negara yang dialokasikan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal.
“Kasus BGN harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Said Didu mengusulkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembiayaan Program MBG sehingga cakupan manfaatnya dapat semakin luas.
Diskusi tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan dapur, serta pengembangan model dapur berbasis sekolah dan pesantren sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang. (Adang Sumarma)
