Beritakota.id, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) digelar di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). RDP membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Prioritas Lembaga (RKPKL) Tahun 2027.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai pagu indikatif Perpusnas Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya sebesar Rp367,73 miliar, sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target peningkatan literasi nasional.
Baca juga : Perpusnas Gandeng Kampus Kejar Target Literasi Nasional
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut berpotensi menghambat upaya pembangunan kecakapan literasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Pemerintah, khususnya pada penguatan sumber daya manusia. “Diperlukan penguatan kebijakan anggaran bagi Perpusnas RI. Komisi X DPR RI memberikan dukungan kolektif untuk penambahan anggaran yang lebih signifikan,” ujar Hetifah.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan Komisi X DPR RI pada rapat sebelumnya. “Merespon usulan Komisi X DPR RI, kami merevisi surat usulan tambahan anggaran sebanyak Rp357,77 miliar sehingga total usulan menjadi Rp725,50 miliar. Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi X DPR RI,” jelasnya.
Menurut Aminudin, penguatan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas nasional di bidang perpustakaan dan literasi, termasuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia.
Aminudin menambahkan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mengembalikan kapasitas pendanaan Perpusnas agar mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk penguatan layanan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi masyarakat.
DPR Dukung Penguatan Literasi Nasional
Dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap Perpusnas sebagai ujung tombak penguatan literasi nasional sekaligus penjaga peradaban nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Komisi X memandang penguatan Perpusnas perlu terus dilakukan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan sumber pengetahuan.
Selain itu, Komisi X mendorong Perpusnas untuk memprioritaskan penguatan layanan perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.
Persetujuan pagu indikatif tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah. Perpusnas berkomitmen mengoptimalkan dukungan anggaran tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan, memperkuat budaya baca, dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (Lukman Hqeem)
