Beritakota.id, Jakarta – Di tengah menguatnya kritik dan dinamika sosial di ruang publik, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk mengedepankan dialog yang sehat, kritik yang konstruktif, serta semangat persatuan guna menjaga stabilitas nasional.
Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Putri Sukmaniara, menilai kondisi bangsa saat ini membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang produktif dibandingkan kegaduhan yang berpotensi memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan bukan sikap saling menyalahkan, melainkan kemauan bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi rakyat,” ujar Putri dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (16/6).
Menurut Putri, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut perlu disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan instrumen politik praktis maupun kendaraan bagi kepentingan kelompok tertentu.
“Dalam situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya ideal, aspirasi publik sangat mudah dibelokkan menjadi agenda pribadi atau kelompok. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.
Karena itu, Putri menilai persoalan bangsa harus dipahami secara komprehensif dan tidak disederhanakan hanya pada satu atau dua isu yang tengah menjadi perhatian publik.
Baca juga: BEM UI Gelar Demo Besar Hari Ini Bawa 5 Tuntutan Indonesia Menuju Bangkrut
“Persoalan bangsa ini kompleks. Karena itu, kita perlu bersikap hati-hati, teliti, dan tidak reaktif dalam melihat setiap dinamika. Ada kecenderungan kritik mahasiswa hari ini terjebak dalam hiperpolitik yang gaungnya kuat di media sosial, tetapi tidak berpijak pada kenyataan yang mampu mengubah akar persoalan,” ujarnya.
Menanggapi munculnya wacana “Reformasi Jilid II”, Putri menilai istilah tersebut kurang tepat digunakan dalam konteks saat ini. Menurutnya, istilah itu memiliki beban historis yang berbeda dengan situasi yang dihadapi Indonesia saat ini dan berpotensi menimbulkan tafsir politik yang kontraproduktif.
“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah persatuan dan kerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, bukan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Reformasi Jilid II kurang tepat karena berbeda konteks historisnya dengan yang terjadi pada 1998,” tegasnya.
Meski demikian, Putri menegaskan bahwa menjaga situasi nasional tetap kondusif bukan berarti mengabaikan kritik masyarakat. Sebaliknya, kondisi yang kondusif justru diperlukan agar aspirasi publik dapat didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih baik.
Karena itu, PP PMKRI mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang luas serta memperkuat komunikasi publik yang terbuka dan transparan.
“Persatuan nasional dibangun melalui kesediaan untuk saling mendengar, saling percaya, dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” tutup Putri. (***)
