Beritakota.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan masyarakat di media sosial terkait pelaksanaan sensus. Beberapa warga mengaku keberatan karena pertanyaan yang diajukan petugas dinilai terlalu rinci dan menyentuh aspek privasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi yang disampaikan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan pemerintah lainnya.
“Data yang kami kumpulkan ini nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan terdata, masyarakat memiliki suara dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah,” ujar Amalia di Palembang, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat tidak terlewat dalam memperoleh berbagai intervensi kebijakan.
“Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” katanya.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Amalia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan basis data ekonomi nasional yang komprehensif. Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia menambahkan, keberhasilan sensus bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, petugas lapangan, hingga masyarakat sebagai responden.
Di Provinsi Sumatera Selatan, BPS mengerahkan sebanyak 7.588 petugas sensus yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota.
Hingga akhir Juni 2026, pelaksanaan sensus di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 20 persen, sementara capaian nasional telah menyentuh sekitar 25 persen.
BPS Minta Petugas Jaga Profesionalisme
Selain mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi, Amalia juga meminta seluruh petugas sensus menjalankan tugas secara profesional, sopan, dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Ia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, data berkualitas akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Herman Deru: Pembangunan Harus Berdasarkan Data
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan perkiraan atau intuisi semata, melainkan harus didasarkan pada data yang valid.
“Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Pertama pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus, dan ketiga masyarakat sebagai responden. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja,” ujar Herman Deru.
Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data ekonomi nasional yang lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia.
