Beritakota.id, Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang kepada Negara untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ruang Sumatera Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh perwakilan PT Lippo Cikarang, yakni Agus Aris Munandar, Marshal Martinus, Ketut Budi Wijaya, dan Rusbianto Wijaya, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani.
Acara tersebut turut disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan CEO Lippo Group James Riady.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta menjadi langkah strategis untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri Luncurkan Program Bedah Rumah BSPS DKI Jakarta 2026
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Susenas 2025, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,64 juta unit, dengan persoalan terbesar berada di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penyediaan hunian vertikal menjadi salah satu solusi utama yang terus didorong pemerintah.
Menurut Menteri PKP, lahan hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141 ribu unit rumah susun subsidi dengan berbagai pilihan tipe, mulai dari satu kamar tidur hingga tiga kamar tidur, termasuk unit berukuran sekitar 45 meter persegi agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
Ia menambahkan, proses hibah telah melalui berbagai tahapan pengawasan dan konsultasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
“Tata kelola hibah lahan ini diawasi oleh Kejaksaan Agung dan BPKP serta telah dikonsultasikan dengan KPK. Hasilnya dinyatakan clear and clean, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan penandatanganan komitmen hibah. Kami berharap ini menjadi terobosan besar bagi pembangunan rumah susun subsidi di Indonesia,” katanya.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada BPI Danantara yang akan mendukung pembangunan sekaligus pembiayaan proyek tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, BUMN, swasta, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi contoh nyata sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Ini merupakan kerja sama lintas sektor. Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai calon penghuni, kepada pengembang dan kontraktor yang akan membangun, serta kepada pemerintah daerah dalam proses perizinan. Targetnya, pada akhir tahun ini masyarakat sudah dapat melakukan akad dan mulai memesan unit rumah susun,” ujarnya.
Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa meskipun penyaluran rumah subsidi tapak pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi sebanyak 278 ribu unit, pembangunan rumah susun subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dipercepat.
Berbagai pihak yang terlibat dalam penandatanganan komitmen hibah lahan ini memiliki harapan yang sama, yakni agar langkah yang dilakukan Lippo Group menjadi tonggak baru dalam memperkuat keterlibatan sektor swasta untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen tersebut diharapkan dapat menjadi contoh nyata sekaligus menginspirasi pihak swasta lainnya untuk turut berpartisipasi melalui penyediaan lahan, dukungan pembiayaan, maupun berbagai bentuk kolaborasi lainnya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
