Beritakota.id, Jakarta – Tertundanya rencana pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat kritikan keras dari politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di IKN Nusantara pada Juli 2024, sebagaimana rencana awal. Pembatalan pindah kantor ini terkait kesiapan fasilitas dasar yang belum terselesaikan.
“Kok baru sekarang? sebelumnya kan sudah memaksakan, menyampaikan sangat siap ya, (kenapa) baru sekarang? Tapi menurut saya pribadi, memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota, dan jangan terlampau dipaksakan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
“Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya,” lanjut Djarot.
Baca juga: Otorita IKN Usulkan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun di Tahun 2025
Kata Djarot, apabila pemindahan ibu kota dipaksakan, maka akan ada banyak infrastruktur yang belum siap dan merata.
“Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya, listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya,” ujarnya.
Djarot menilai, kebijakan percepatan pemindahan ibu kota terlaru tergesa-gesa sehingga masih banyak infrastruktur yang belum siap.
“Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” pungkasnya.
“Jadi ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu PD (percaya diri) gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” pungkasnya.
Respon (1)