Beritakota.id, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah. Menurutnya, dialog merupakan elemen utama dalam kehidupan demokrasi dan harus menjadi ruang untuk bertukar pandangan, bukan sekadar menyampaikan tuntutan sepihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menyusul insiden yang terjadi dalam diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026), yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Mantan Ketua BEM UGM Klaim Temukan Alat Pelacak di Mobil Usai Demo Gejayan
Qodari Nilai Ada Anomali dalam Jalannya Diskusi
Qodari menilai jalannya acara sebenarnya telah berlangsung normal dan mendapat persetujuan dari pihak kampus maupun sebagian besar mahasiswa yang hadir. Namun situasi berubah setelah muncul interupsi dari sejumlah peserta yang kemudian memicu ketegangan di lokasi acara.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika yang perlu dicermati dalam ruang diskusi akademik.
“Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ruang dialog seharusnya tetap dijaga agar setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan memperoleh jawaban.
Diskusi Berujung Ricuh, Pejabat Dievakuasi
Kericuhan bermula ketika sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung saat diskusi berlangsung. Situasi yang awalnya kondusif berubah tegang sehingga aparat keamanan kampus dan petugas pengamanan menyarankan para narasumber untuk meninggalkan lokasi demi menghindari eskalasi lebih lanjut.
Ketiga pejabat pemerintah tersebut kemudian dievakuasi keluar area diskusi.
Peristiwa itu menjadi perhatian publik karena terjadi di salah satu kampus terbesar di Indonesia yang selama ini dikenal sebagai ruang terbuka bagi diskusi akademik dan kebebasan berpendapat.
Mahasiswa Pertanyakan Sikap Pejabat Pemerintah
Di sisi lain, Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, menyampaikan alasan di balik aksi mahasiswa yang mengejar para pejabat setelah forum berakhir.
Menurutnya, mahasiswa menginginkan jawaban langsung terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Ia menilai para pejabat yang hadir tidak memberikan respons yang dianggap memadai terhadap pertanyaan yang diajukan.
“Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya. Apakah mereka merasa bersalah? Tidak,” kata Mesa.
Ia menambahkan bahwa para pejabat justru memberikan pertanyaan balik dan menunjukkan sikap yang menurutnya tidak mencerminkan pengakuan terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa.
Demokrasi dan Ruang Dialog Jadi Sorotan
Insiden di UGM kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Sejumlah pengamat menilai kampus tetap harus menjadi tempat bertemunya berbagai gagasan secara terbuka, kritis, namun tetap mengedepankan etika akademik dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Peristiwa tersebut juga menjadi pengingat bahwa komunikasi antara pemerintah dan generasi muda membutuhkan ruang yang sehat agar aspirasi publik dapat tersampaikan tanpa menimbulkan ketegangan yang berujung konflik.
