Beritakota.id, Brebes – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kabupaten Brebes di jalur Pantura depan Alun-alun Brebes, Senin sore, (22/6) tak hanya diwarnai orasi, tetapi juga pertunjukan teatrikal yang menjadi pusat perhatian warga di melintas di jalan Pantura alun-alun Brebes .
Dalam aksi itu, mahasiswa menghadirkan adegan simbolik sebagai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seorang peserta aksi tampak berlutut dengan posisi tubuh tertunduk, mata tertutup kain, sebelum kemudian “disuapi” nasi bungkus tanpa lauk.
Adegan tersebut diposisikan sebagai representasi dari kondisi program yang mereka nilai belum memenuhi aspek gizi secara layak.
Baca juga: Audit Total MBG, DPR: Jangan Sampai Niat Baik Rusak di Lapangan
Di tengah aksi, pembacaan puisi dan orasi silih berganti disampaikan dari atas mobil komando. Salah satu orator menegaskan sikap kritis terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Sekarang pejabat ini benar-benar berpihak kepada rakyat atau justru kepada penguasa?” ujarnya dalam orasi.
Namun, situasi di lokasi sempat berubah tegang ketika terjadi ketegangan antara peserta aksi dan sejumlah warga yang tidak menginginkan demonstrasi berlangsung. Kondisi memanas saat massa mendesak kehadiran Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Setelah menunggu tanpa kepastian, massa kemudian membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk eskalasi tekanan. Aparat yang bersiaga langsung menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR) sesaat setelah api muncul, sehingga kobaran berhasil dipadamkan dengan cepat.
Insiden tersebut sempat memicu dorongan antara warga dan mahasiswa hingga hampir terjadi bentrok fisik, sebelum akhirnya dapat diredam aparat keamanan.
Situasi berangsur kondusif, Bupati Paramitha Widya Kusuma tiba di lokasi menyusul Wakil Bupati Wurja, Sekda, Ketua DPRD M. Taufik, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah serta jajaran organisasi perangkat daerah yang telah hadir lebih dahulu menemui massa aksi. Mereka kemudian duduk bersila bersama massa aksi untuk mendengarkan aspirasi.
Koordinator aksi, M. Yahdi Urfan, menyebut pihaknya membawa sepuluh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait transparansi anggaran, evaluasi program, serta kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah diberi waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan. “Sepuluh poin sudah ditanggapi, tetapi kami akan tetap mengawal selama tujuh hari ke depan,” katanya.
Adapun sepuluh tuntutan yang disuarakan meliputi desakan audit anggaran program MBG dan KDMP agar lebih transparan dan akuntabel, evaluasi proyek strategis nasional yang dinilai mengabaikan aspek lingkungan dan hak asasi manusia, hingga kritik terhadap kebijakan distribusi BBM bersubsidi jenis pertalite.
Massa juga menuntut pencabutan sejumlah regulasi di sektor pertahanan dan keamanan, penghentian pembangunan batalyon teritorial (BTP), serta pengalihan anggaran ke infrastruktur desa dan kabupaten.
Di tingkat nasional, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih terbuka dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak penguatan mitigasi bencana pesisir dan banjir tahunan, pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu, penghentian alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung Gunung Slamet, serta evaluasi program unggulan Mitha–Wurja.
