Beritakota.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pelemahan Rupiah berdampak pada beban biaya subsidi energi. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada pembayaran subsidi listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) yang mayoritas menggunakan mata uang dolar AS karena dipenuhi dari impor.
Apalagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 rata-rata nilai tukar Rupiah diasumsikan hanya Rp15.000 per dolar AS. Sementara saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat masih berada di level Rp16.400-an.
“Maka yang akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasinya menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, subsidi BBM yang sebagian bahannya adalah impor. Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari Rupiah yang bergerak ke dalam,” papar Sri Mulyani seperti dikutip, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Terkait Program Makan Siang Gratis
Bendahara negara ini bilang, apabila volume atau harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah, sementara rupiah melemah dan dplar terus perkasa, praktis akan terjadi deviasi (penyimpangan dari peraturan) khususnya dari sisi anggaran.
“Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu nanti akan, kalau tidak ada perubahan policy artinya volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi juga ada deviasi,” tutur Sri Mulyani.
Meski begitu, diakui Menkeu, besaran belanja subsidi yang akan terdampak selisih pelemahan kurs ini tentu akan disesuaikan dengan tagihan yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PLN. Namun, baru akan direspons setelah total tagihannya ditinjau oleh BPKP.
Baca Juga: Hakim Tipikor Vonis 9 Tahun Penjara Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
“Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN ke pemerintah. Setiap kuartal kita akan kemudian minta BPKP untuk audit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara seperti tahun lalu kita bayar sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai,” ucap Sri Mulyani.
Terakhir, Menkeu juga memastikan bahwa besaran belanja subsidi sesuai APBN 2024 masih akan sesuai dengan yang tertera dalam UU APBN 2024.
“Nilai subsidi BBM Rp300-an triliun termasuk LPG dll, alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yg sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi. Sedapat mungkin kita akan bayar sesuai kemampuan keuangan negara,” pungkas Menkeu.
Respon (1)