Beritakota.id, Semarang – Pemerintah mempercepat upaya penguatan kemandirian industri gula nasional melalui transformasi koperasi petani tebu menjadi lembaga ekonomi yang lebih profesional dan produktif. Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir Koperasi yang dirangkaikan dengan Rembuk Petani Tebu Rakyat di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 100 peserta yang terdiri atas pengurus dan manajer 50 koperasi petani tebu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Hadir dalam forum tersebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, jajaran direksi LPDB Koperasi, serta perwakilan PT PG Rajawali I.
Baca Juga: LPDB Koperasi Tegaskan Pengajuan Dana Bergulir Gratis
Forum ini menjadi langkah konkret membangun rantai pasok industri gula nasional yang terintegrasi, mulai dari petani, koperasi, pembiayaan, hingga offtaker industri.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan transformasi koperasi petani tebu menjadi prioritas pemerintah agar mampu menjadi kelembagaan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi. Menurutnya, LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga memperkuat kapasitas koperasi melalui program inkubasi, pendampingan, dan peningkatan tata kelola.
“Kami ingin koperasi petani tebu semakin produktif dan profesional sehingga mampu memperbesar skala usahanya dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujar Ferry.
Baca Juga: Koperasi Desa Kian Kuat, Dukungan TLM dan LPDB Jadi Kunci Pertumbuhan
Ia menambahkan, hasil panen petani tebu diharapkan dapat di-offtake oleh PT PG Rajawali I dan gula yang dihasilkan nantinya diprioritaskan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ferry juga menegaskan sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian akan terus diperkuat sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.
Indonesia Sudah Swasembada Gula Konsumsi
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada gula konsumsi. Tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan gula industri dan bioetanol melalui peningkatan produktivitas petani tebu.
“Arahan Presiden jelas, kebutuhan gula konsumsi maupun gula industri secara bertahap harus dipenuhi dari dalam negeri. Bahkan kebutuhan bioetanol untuk program E10 dan E20 ke depan juga berasal dari tebu,” kata Sudaryono.
Ia menilai peningkatan produktivitas lahan dan rendemen menjadi kunci agar produksi gula nasional semakin efisien tanpa mengurangi kesejahteraan petani.
Baca Juga: Dana Bergulir LPDB -KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Bojonegero
LPDB Koperasi Sudah Salurkan Rp22,4 Triliun
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan koperasi sektor pertanian tebu memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan industri gula nasional.
Hingga 30 Juni 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,4 triliun, terdiri atas Rp17,4 triliun untuk skim simpan pinjam dan Rp5 triliun untuk skim sektor riil. Sementara sepanjang Januari–Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp1,07 triliun.
Khusus pembiayaan syariah, penyaluran sejak 2020 hingga Juni 2026 telah mencapai Rp5,5 triliun, dengan realisasi semester I 2026 sebesar Rp506,7 miliar.
Krisdianto menegaskan LPDB Koperasi hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis penguatan kelembagaan koperasi.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, koperasi akan lebih siap mengakses pembiayaan untuk memperbesar kapasitas usahanya dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pemerintah optimistis kolaborasi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, LPDB Koperasi, PT PG Rajawali I, dan koperasi petani tebu akan memperkuat industri gula nasional, meningkatkan produktivitas petani, dan mewujudkan swasembada gula secara menyeluruh.
Selain memperkuat ketahanan pangan, langkah ini juga diarahkan untuk memperbesar peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di sektor pertanian.
