Berita Kota, Jakarta – Pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa jabatan, kata Yusak, Presiden langsung memfokuskan perhatian pada pelaksanaan program ini sebagai bentuk komitmen atas janji politiknya kepada rakyat.
“Sejak dilantik, Presiden Prabowo menjadikan program ini sebagai perhatian utama. Kita harus mengapresiasi karena beliau menepati komitmennya dan itu merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa,” ujarnya.
Menurut Yusak, MBG tidak semata soal pemenuhan nutrisi bagi anak Indonesia, melainkan berhubungan langsung dengan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan, studi ilmiah telah membuktikan adanya keterkaitan kuat antara gizi, kualitas pendidikan, dan daya saing generasi.
“Soal kajian teoritis saya kira sudah selesai. Banyak riset membuktikan bahwa pemenuhan standar gizi berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan dan peningkatan SDM,” jelas mantan Dekan FISIP Unpam tersebut.
Baca juga: MBG Dinilai Jadi Terobosan Strategis untuk Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
Selain manfaat pada kesehatan dan pendidikan, Yusak menilai MBG memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. Peningkatan permintaan bahan pangan dinilai akan menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Ketika permintaan meningkat, efeknya akan terasa pada ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan pemikiran ekonomi Pak Prabowo yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi kerakyatan yang sudah diletakkan pemerintah sejak tahun pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Fondasinya sudah kuat. Jadi jika tidak dilanjutkan justru akan menimbulkan pertanyaan. Selama berjalan baik, program ini harus berkesinambungan,” tegasnya.
Yusak meyakini, MBG adalah bukti bahwa pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan. Program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi SDM masa depan sekaligus mendorong perekonomian rakyat agar Indonesia semakin maju dan inklusif.
