Beritakota.id, Jakarta – Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menghadapi tantangan krusial. Lonjakan permintaan energi berbanding terbalik dengan tren penurunan produksi migas yang terus terjadi. Kondisi ini mengancam ketahanan energi nasional pada tahun 2026 dan menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang.
Dalam EITS Discussion Series VII 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/12), para pakar menekankan urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif. Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, menegaskan bahwa penurunan produksi migas harus dihentikan. “Kita harus menghentikan penurunan produksi dan meningkatkan produksi selama era transisi energi sambil menargetkan net zero pada tahun 2060,” ujarnya.
Proyeksi kenaikan permintaan energi nasional hingga 2050, dengan perkiraan permintaan gas naik empat kali lipat dan minyak dua kali lipat, semakin memperbesar jurang antara pasokan dan kebutuhan. Jika tidak direspons dengan kebijakan pro-investasi, Indonesia berisiko memperlebar kesenjangan pasokan energi. IPA menekankan pentingnya menjaga contract sanctity dan kepastian hukum sebagai fondasi kepercayaan investasi di industri hulu migas yang berisiko tinggi.
Pemerintah sendiri terus berupaya memperkuat kebijakan optimalisasi produksi migas nasional. Berdasarkan data SKK Migas hingga November 2025, penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1% secara tahunan. Namun, untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar.
Pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) guna menjaga peran strategis migas sebagai penyangga ketahanan energi nasional sekaligus pendukung transisi energi yang realistis.
