Berita Kota, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ambisinya untuk memanfaatkan cadangan minyak Venezuela dengan mendorong perubahan kekuasaan dari Presiden Nicolás Maduro. Trump bahkan menyebut Amerika Serikat siap “mengelola” Venezuela dalam masa transisi yang ia klaim aman, demi membuka jalan bagi investasi besar-besaran perusahaan minyak AS.
Trump menargetkan masuknya perusahaan-perusahaan energi Amerika untuk menanamkan investasi miliaran dolar di Venezuela, negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Ia berpendapat, langkah tersebut dapat menghidupkan kembali industri migas Venezuela yang selama ini terbengkalai, sekaligus menghasilkan pemasukan besar bagi negara tersebut.
Menurut Trump, perusahaan minyak AS mampu memperbaiki infrastruktur migas Venezuela yang dinilai telah rusak parah, lalu meningkatkan produksi agar kembali menguntungkan. Namun, para analis menilai rencana tersebut jauh dari kata mudah.
Para ahli memperingatkan bahwa revitalisasi sektor minyak Venezuela akan membutuhkan dana sangat besar dan waktu panjang. Bahkan dalam skenario paling optimistis, peningkatan produksi signifikan diperkirakan baru terlihat setelah satu dekade.
Venezuela saat ini memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 303 miliar barel—terbesar di dunia. Namun ironisnya, tingkat produksinya justru merosot tajam. Sejak awal 2000-an, produksi minyak Venezuela terus menurun akibat kebijakan nasionalisasi ketat yang diterapkan pada era Presiden Hugo Chávez dan dilanjutkan pemerintahan Maduro, yang memicu eksodus tenaga ahli dari perusahaan minyak negara, PDVSA.
Di sisi lain, sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Venezuela semakin mempersempit ruang gerak industri migas negara tersebut. Sejumlah perusahaan minyak Barat, termasuk Chevron dari AS, memang masih beroperasi, tetapi dengan kapasitas terbatas akibat pembatasan ekspor minyak dan akses investasi.
“Tantangan terbesar Venezuela adalah infrastruktur minyaknya yang sudah sangat usang,” ujar Callum Macpherson, Kepala Riset Komoditas di Investec.
Data Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa pada November 2025, produksi minyak Venezuela hanya sekitar 860.000 barel per hari—turun drastis dibandingkan satu dekade lalu dan kurang dari satu persen konsumsi minyak global.
Selain itu, karakter minyak Venezuela yang tergolong berat dan asam membuat proses pengolahan menjadi lebih mahal dan kompleks. Kondisi ini berbeda dengan minyak ringan dan manis yang lazim diproduksi di Amerika Serikat.
Baca juga: Trump Akui Ingin Bunuh Presiden Venezuela Nicolas Maduro Operasi Penangkapan
Menjelang eskalasi tekanan terhadap pemerintahan Maduro, AS juga dilaporkan menyita sejumlah kapal tanker minyak Venezuela dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas ekspor-impor minyak negara tersebut.
Analis senior Kpler, Homayoun Falakshahi, menilai hambatan utama bagi perusahaan minyak asing bukan hanya soal teknis, tetapi juga kepastian hukum dan politik. Menurutnya, investasi baru hampir mustahil dilakukan sebelum terbentuk pemerintahan Venezuela yang diakui secara internasional.
“Perusahaan harus menandatangani kontrak dengan pemerintah yang sah. Tanpa stabilitas politik, risiko investasinya terlalu besar,” ujarnya seperti dilansir dari BBC, Senin (5/1/2026).
Para analis sepakat, untuk memulihkan produksi minyak Venezuela ke level optimal dibutuhkan dana puluhan miliar dolar dan waktu hingga 10 tahun. Kepala Ekonom Capital Economics, Neil Shearing, bahkan menilai dampak rencana Trump terhadap pasokan dan harga minyak global akan sangat terbatas.
“Hambatan politik dan ekonomi terlalu besar, sementara dunia saat ini tidak kekurangan pasokan minyak,” katanya.
Chevron saat ini menjadi satu-satunya perusahaan minyak Amerika yang masih aktif di Venezuela, berkat lisensi khusus yang diberikan pada 2022. Meski menyumbang sekitar seperlima produksi minyak Venezuela, Chevron menegaskan fokus utamanya adalah keselamatan pekerja dan kepatuhan terhadap hukum.
Meski banyak perusahaan minyak besar masih bersikap diam, Falakshahi menyebut peluang Venezuela tetap menjadi bahan diskusi internal di kalangan raksasa energi dunia.
“Potensi sumber dayanya sangat besar. Jika situasi politik berubah, keuntungan ekonominya mungkin terlalu besar untuk diabaikan,” pungkasnya. (***)
