Berita Kota, Jakarta – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat mengalihkan sorotan dunia internasional kepada Delcy Rodríguez, wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Maduro di pemerintahan.
Pada Sabtu (3/1), Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Delcy Rodríguez mengambil alih kepemimpinan negara menyusul “ketidakhadiran” Maduro. Keputusan tersebut diambil melalui Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa konstitusi Venezuela memberikan mandat kepada wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, baik sementara maupun permanen.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Tania D’Amelio, menyebut penangkapan Maduro dan istrinya sebagai bentuk “penculikan” dan “agresi asing”. Dalam putusannya, pengadilan memberi kewenangan kepada Rodríguez untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan tatanan konstitusional tetap berjalan.
Beberapa jam sebelum putusan tersebut diumumkan, Rodríguez secara terbuka mengecam tindakan Amerika Serikat. Dalam pidato yang disiarkan televisi dan radio nasional, ia menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan ilegal dan tidak sah.
“Apa yang dilakukan terhadap Venezuela adalah tindakan biadab. Pengepungan dan blokade ini melanggar sistem hak asasi manusia internasional dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar Rodríguez.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Rodríguez telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Trump mengklaim Rodríguez “bersedia melakukan apa yang perlu” untuk mengubah arah Venezuela.
Baca juga: Inilah Motif Donald Trump Tangkap Presiden Nicolas Maduro, Apakah Itu?
Namun tak lama setelah pernyataan tersebut, Rodríguez menegaskan kesetiaannya kepada Maduro dengan menyebutnya sebagai “satu-satunya presiden Venezuela” dan menegaskan bahwa negaranya “tidak akan pernah menjadi koloni siapa pun”.
Sikap keras tersebut mencerminkan karakter Delcy Rodríguez yang selama ini dikenal sebagai pembela setia sosialisme Bolivarian. Maduro sendiri pernah menjulukinya sebagai “harimau betina” karena konsistensinya dalam mempertahankan ideologi dan kebijakan pemerintah.
Latar Belakang Keluarga Kiri
Delcy Rodríguez lahir dari keluarga dengan latar belakang politik kiri yang kuat. Pengacara berusia 56 tahun ini merupakan putri Jorge Antonio Rodríguez, seorang gerilyawan pada 1960-an yang meninggal dunia dalam tahanan polisi pada 1976 setelah mengalami penyiksaan.
Peristiwa tersebut mendorong Rodríguez menempuh pendidikan hukum di Universitas Pusat Venezuela, lalu melanjutkan studi Hukum Perburuhan dan Serikat Pekerja di Prancis. Ia pernah menyatakan bahwa keputusannya terjun ke dunia hukum dan politik dipengaruhi langsung oleh kematian ayahnya.
“Revolusi Bolivarian dan kedatangan Hugo Chávez adalah balas dendam pribadi kami,” ujarnya dalam wawancara pada 2018.
Karier dari Chávez hingga Maduro
Seperti kakaknya, Jorge Rodríguez—kini Ketua Majelis Nasional—Delcy memulai karier politik pada era Presiden Hugo Chávez. Ia pertama kali masuk kabinet sebagai Menteri Sekretaris Negara, sebelum kemudian memegang berbagai jabatan strategis di bawah pemerintahan Maduro.
Baca juga: Trump Akui Ingin Bunuh Presiden Venezuela Nicolas Maduro Operasi Penangkapan
Rodríguez pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Ekonomi, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Hidrokarbon. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjabat Wakil Presiden Venezuela sekaligus menjadi figur kunci dalam pengambilan kebijakan strategis.
Ia juga pernah memimpin Majelis Konstituen Nasional yang dibentuk secara kontroversial pada 2017, sebuah lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan luas dan bahkan melampaui presiden.
Ilmuwan politik Nícmer Evans menyebut Delcy sebagai figur operasional utama rezim Maduro. “Dia sangat fungsional secara politik, bekerja erat dengan kakaknya, dan menjadi bagian dari inti kekuasaan pemerintahan,” ujarnya seperti dilansir BBC, Senin (5/1/2025).
Wajah Diplomasi Venezuela
Sebagai mantan Menteri Luar Negeri, Rodríguez kerap menjadi representasi Venezuela di panggung internasional, terutama dalam hubungan dengan negara-negara sekutu seperti China, Rusia, Iran, dan Turki.
Namanya juga kerap muncul dalam sejumlah insiden diplomatik, termasuk upayanya menghadiri pertemuan Mercosur pada 2016 meski Venezuela telah dikeluarkan dari blok tersebut. Pada 2020, ia terlibat dalam kontroversi “Delcygate” setelah mendarat di Madrid meski dikenai larangan masuk wilayah Schengen.
Delcy Rodríguez termasuk dalam daftar sekitar 50 pejabat senior Venezuela yang dikenai sanksi Uni Eropa dan Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran demokrasi. Hingga kini, ia tetap mengecam sanksi tersebut dan secara terbuka menantang kebijakan Washington.
