Berita Kota, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menekankan pembangunan industri di Ibu Kota tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar. Industri kecil dan menengah (IKM) harus mendapat peran nyata dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.
Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan sektor prioritas RPIP—mulai dari alat kesehatan, elektronika, energi ramah lingkungan, hingga industri berbasis teknologi—memerlukan banyak komponen, layanan teknis, dan pekerjaan pendukung.
“Ruang inilah yang seharusnya diisi oleh IKM Jakarta. Mereka tidak boleh hanya tercatat di dokumen, tetapi harus terhubung nyata dengan industri besar melalui kemitraan, pengadaan lokal, dan pembinaan yang terarah. Tanpa itu, pertumbuhan industri hanya dinikmati pelaku besar,” tegas Mujiyono, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, tanpa keterhubungan yang jelas, target RPIP berisiko menciptakan struktur industri timpang. Industri tumbuh pesat, tetapi usaha lokal sulit naik kelas dan hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Fraksi Demokrat juga menyoroti komitmen terhadap industri hijau. “Industri hijau harus menjadi standar operasional, bukan sekadar jargon. Ini soal lingkungan sekaligus daya saing Jakarta di mata pasar global yang menuntut standar keberlanjutan lebih tinggi,” ujar Mujiyono.
Baca juga: HUT ke 24, Kader Muda Pastikan Partai Demokrat Selalu Hadir Bantu Masyarakat
Dalam pandangan fraksi Demokrat-Perindo, RPIP yang merupakan turunan RPJPD 2025–2045 menandai perubahan besar struktur industri Jakarta. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB diproyeksikan menurun, sementara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi melonjak. Jakarta diarahkan menjadi pusat pengelolaan, teknologi, dan jasa industri bernilai tambah, bukan lagi lokasi produksi massal.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini, juga menekankan perubahan ini harus diikuti kebijakan tegas dan konsisten, khususnya dalam pendidikan dan vokasi tenaga kerja. Tanpa kesiapan SDM lokal, lonjakan investasi justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Jakarta.
“RPIP harus memastikan investasi, ketenagakerjaan, dan penataan ruang berjalan seirama. Jika tidak diawasi dengan tata kelola yang kuat dan pelaporan rutin ke DPRD, RPIP hanya akan menjadi dokumen ambisius yang lemah di pelaksanaan,” pungkasnya.
Fraksi Demokrat mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan dan transparansi pelaksanaan RPIP agar pembangunan industri memberi nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan Jakarta sebagai kota global. (***)
