Beritakota.id, Jakarta – Rencana Indonesia memanfaatkan energi nuklir melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dinilai masih menghadapi hambatan serius pada aspek sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan tenaga ahli nuklir berkompetensi khusus disebut berpotensi menghambat realisasi proyek PLTN ke depan.
Hal tersebut disampaikan Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Iwa Garniwa, dalam Japan–US Training Program on Responsible Use of Small Modular Reactor (SMR) Technology for Indonesia yang digelar Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo.
Prof. Iwa menegaskan, tantangan utama pengembangan PLTN di Indonesia bukan terletak pada kesiapan teknologi, melainkan pada ketersediaan SDM yang mampu merancang, mengoperasikan, mengawasi, dan menjamin keselamatan instalasi nuklir.
“Untuk satu unit PLTN saja dibutuhkan sedikitnya 1.200 tenaga ahli dengan kompetensi spesifik. Jika Indonesia membangun tiga hingga empat unit PLTN hingga 2045, kebutuhan SDM nuklir akan mencapai ribuan orang,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, tanpa peta jalan pengembangan SDM yang jelas, terukur, dan terintegrasi, target pengoperasian PLTN berisiko sulit dicapai. Hal ini mengingat proyek nuklir merupakan investasi jangka panjang dengan standar keselamatan yang sangat ketat.
Ia menambahkan, berdasarkan praktik internasional, seluruh tahapan pembangunan PLTN—mulai dari perencanaan, studi kelayakan, konstruksi, hingga operasi—dapat memakan waktu hingga 12 tahun. Bahkan, tahap studi kelayakan saja membutuhkan waktu minimal dua tahun untuk memastikan keamanan lokasi dalam jangka panjang.
“Studi kelayakan harus menjamin keselamatan wilayah hingga 100 tahun ke depan. Jadi jika target operasi dicanangkan pada 2032, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan mengisi dan mengoperasikan fasilitas nuklir tersebut,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ITPLN menyiapkan pengembangan pendidikan nuklir secara berjenjang. Pada tingkat sarjana (S1), mahasiswa dibekali dasar ilmu nuklir, material, dan termohidrolika. Program magister (S2) difokuskan pada analisis keselamatan dan simulasi reaktor, sementara program doktoral (S3) diarahkan pada riset lanjutan, termasuk pengembangan small modular reactor (SMR) dan kebijakan energi nuklir.
Selain jalur akademik, ITPLN juga membuka pelatihan profesional bersertifikasi internasional. Calon operator PLTN diwajibkan mengikuti pelatihan intensif selama enam hingga 12 bulan sebelum memperoleh lisensi. Sementara itu, insinyur keselamatan dibekali keahlian radioproteksi dan analisis keselamatan reaktor, serta calon regulator dipersiapkan untuk audit dan pengawasan kepatuhan.
Prof. Iwa menilai, kebutuhan SDM nuklir juga mencakup bidang radioactive engineering and management, mengingat isu nuklir selalu berada dalam sorotan publik dan komunitas internasional.
“Indonesia membutuhkan percepatan penyiapan ahli nuklir. Di sisi lain, penerimaan publik terhadap PLTN juga harus dibangun melalui edukasi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Diskusi dalam forum tersebut turut membahas posisi energi nuklir dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060. Sejumlah peserta menilai small modular reactor (SMR) berpotensi menjadi sumber energi rendah karbon untuk memperkuat ketahanan energi nasional, dengan catatan penerapan standar keselamatan, regulasi, dan tata kelola yang ketat.
Sebagai perguruan tinggi yang fokus pada transisi energi, ITPLN menyatakan kesiapan mengambil peran strategis dalam penyusunan peta edukasi nuklir nasional. ITPLN juga berencana memperkuat kolaborasi dengan Japan Atomic Energy Commission (JAEC) dan Tokyo University guna mempercepat penyiapan SDM nuklir Indonesia. (***)
