Beritakota.id, Batam – Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global dan ketegangan rantai pasok internasional, Indonesia mulai menempatkan pembangunan ekonomi dalam kerangka yang lebih luas: bukan semata pertumbuhan, melainkan juga pertahanan nasional. Kunjungan kerja Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ke Kepulauan Riau, khususnya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh di Batam, menegaskan arah baru tersebut—bahwa infrastruktur ekonomi kini dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi kedaulatan negara.
DPN, lembaga negara yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, melakukan rangkaian peninjauan ke sejumlah titik strategis di Batam, Bintan, dan sekitarnya. Fokus kunjungan bukan hanya pada kesiapan kawasan industri dan energi, tetapi juga pada simpul-simpul vital yang menopang ketahanan nasional, mulai dari kabel serat optik internasional, pembangkit listrik, hingga kawasan industri dan pelabuhan. KEK Tanjung Sauh muncul sebagai salah satu titik krusial dalam peta tersebut.
Secara geografis, Tanjung Sauh berada di jalur pelayaran paling sibuk di dunia, Selat Malaka, yang menjadi nadi perdagangan global dan mengalirkan sekitar sepertiga perdagangan maritim dunia. Posisi ini menjadikan KEK Tanjung Sauh bukan sekadar proyek ekonomi regional, melainkan buffer strategis yang berfungsi melindungi kepentingan nasional Indonesia di tengah lalu lintas logistik internasional dan dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik.
Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI Ari Yulianto, bersama Deputi Geoekonomi Dr. Yayat Ruhyat dan jajaran tenaga ahli, menekankan bahwa pembangunan kawasan-kawasan strategis seperti KEK Tanjung Sauh memiliki dampak langsung terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Namun lebih dari itu, kawasan ini diposisikan sebagai instrumen negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengamankan jalur suplai, dan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam percaturan global.
Baca juga : Bursa Sajadah Surabaya Hadirkan Kenyamanan Belanja Modern Dan Kekinian
Identifikasi Hambatan Struktural
Tenaga Ahli Madya DPN Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dan pengelola kawasan dalam mengoptimalkan kontribusi ekonomi. Data dan temuan lapangan akan menjadi dasar orkestrasi kebijakan di tingkat pusat, sebuah pendekatan yang mencerminkan integrasi antara kepentingan ekonomi dan pertahanan.
Peran Badan Pengusahaan Batam menjadi kunci dalam konteks ini. Sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam diharapkan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan kompetitif. Stabilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjadikan KEK Tanjung Sauh sebagai simpul logistik global yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman.
Dari perspektif pelaku usaha, sinyal yang dikirimkan negara melalui keterlibatan langsung DPN dinilai signifikan. Pengusaha Batam Johannes Kennedy menyebut kehadiran DPN sebagai bentuk jaminan strategis bagi investor. Menurutnya, KEK Tanjung Sauh kini dipersepsikan sebagai aset negara yang dikawal tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga kebijakan dan keamanan.
Dalam lanskap global yang ditandai oleh perang dagang, fragmentasi rantai pasok, dan persaingan pengaruh antarnegara besar, kawasan seperti Tanjung Sauh memainkan peran ganda. Ia menjadi pusat industri dan logistik, sekaligus benteng ekonomi yang memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi jalur lintasan, tetapi aktor aktif dalam perdagangan dunia. Integrasi pelabuhan internasional, industri energi, dan manufaktur modern di kawasan ini dirancang untuk menopang ketahanan jangka panjang, bukan sekadar mengejar pertumbuhan jangka pendek.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan nasional. Ekonomi tidak lagi berdiri terpisah dari isu keamanan, melainkan menjadi salah satu pilar utama pertahanan negara. Dengan menguatkan KEK Tanjung Sauh sebagai buffer strategis Selat Malaka, Indonesia mengirimkan pesan bahwa kedaulatan di era modern tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kontrol atas simpul-simpul ekonomi dan logistik yang vital.
Ke depan, tantangan utama terletak pada konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas lembaga. Namun jika orkestrasi ini berjalan efektif, KEK Tanjung Sauh berpotensi menjadi contoh bagaimana strategi pertahanan ekonomi dapat diterjemahkan ke dalam pembangunan nyata—menghubungkan kepentingan nasional, daya saing global, dan kesejahteraan regional dalam satu tarikan napas. (Lukman Hqeem)
