Beritakota, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menyoroti sekaligus mendukung langkah evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) selama Ramadan 2026.
Evaluasi tersebut mencakup pembenahan kemasan makanan, penyesuaian komposisi gizi, peningkatan sistem distribusi, serta penguatan transparansi anggaran. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan sesuai standar kesehatan dan prinsip perlindungan konsumen.
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Evaluasi ini adalah langkah korektif yang penting agar program MBG benar-benar menjamin pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi penerima manfaat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Dalam pelaksanaannya selama Ramadan, BGN menyesuaikan pola distribusi dengan menyediakan paket makanan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga asupan gizi tetap terpenuhi meski pola konsumsi masyarakat berubah.
Selain itu, kualitas kemasan diperkuat guna memastikan keamanan pangan selama proses pengiriman dan penyimpanan. Komposisi menu juga dievaluasi agar tetap memenuhi standar gizi nasional.
Baca juga: BPKN RI Soroti Praktik “Goreng Saham”, Desak OJK dan BEI Bertindak Tegas
BPKN menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan tata kelola anggarannya.
“Program ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, serta kualitas makanan harus dijaga,” tegas Mufti.
Sebagai lembaga negara yang bertugas melindungi konsumen, BPKN menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program agar sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
BPKN juga mendorong penguatan pengawasan melalui evaluasi berkala dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah dan masyarakat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program.
Menurut Mufti, komitmen terhadap standar gizi, keamanan pangan, dan transparansi anggaran akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Dengan evaluasi MBG Ramadan 2026 ini, pemerintah dinilai menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan mutu layanan publik sekaligus memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor pangan. (***)
