Beritakota.id, Jakarta — Negara tampaknya mulai membaca ulang satu fakta yang selama ini tersembunyi di balik statistik makro: ketahanan nasional Indonesia tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau stabilitas fiskal, melainkan oleh kekuatan yang bekerja di level paling dasar—keluarga. Dari sini perempuan adalah poros yang selama ini “underestimated”, sekaligus penentu arah masa depan.
Rangkaian pernyataan para wakil menteri dari berbagai sektor memperlihatkan satu pola yang konsisten. Perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor utama—baik dalam ekonomi, sosial, maupun perencanaan kebijakan negara. Hal ini disampaikan dalam diskusi nasional “Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, dan Resiliensi Nasional dalam Memperkuat Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif” di Balaikota Jakarta pada Rabu (08/04/2026).
Pada kesempatan ini, Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan perubahan paradigma ini secara eksplisit. Menurutnya, “Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan perubahan yang memperkuat ketangguhan bangsa.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika kebijakan. Ia mencerminkan pergeseran cara pandang negara dalam membaca sumber daya strategisnya sendiri. Namun, narasi ini menjadi jauh lebih konkret ketika dihadapkan pada realitas lapangan yang diungkap Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.
Baca juga : UNIQLO Rayakan Perempuan dan Kepemimpinan Inklusif
Kemiskinan, Perempuan, dan Lingkaran Risiko Sosial
Veronica Tan menyoroti fakta yang selama ini menjadi “ruang gelap” pembangunan: keterkaitan erat antara kemiskinan dan pernikahan dini. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang rapuh, perempuan dan terutama anak perempuan akan menjadi kelompok paling rentan.
“Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini, Ketika keluarga tidak memiliki ketahanan ekonomi, anak—terutama perempuan—menjadi kelompok paling rentan”, jelas Tan.
Pernyataan ini membuka realitas yang lebih dalam. Pernikahan dini bukan sekadar persoalan budaya atau norma sosial, melainkan hasil dari tekanan ekonomi yang tidak terselesaikan. Ketika keluarga tidak memiliki cukup sumber daya, keputusan ekstrem menjadi jalan keluar yang dianggap rasional. Di titik ini, perempuan berada dalam posisi paradoks bahwa di satu sisi sebagai korban, namun di sisi lain juga sebagai kunci solusi.
Program-program berbasis komunitas seperti penguatan ekonomi keluarga, kebun pangan lokal, hingga pemberdayaan perempuan di akar rumput menjadi intervensi penting untuk memutus siklus tersebut. Bukan sekadar bantuan sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan nasional dari bawah.
Perempuan sebagai Mesin Ekonomi yang Selama Ini Terabaikan
Dimensi kedua menguat dari sektor ekonomi. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, secara tegas menempatkan perempuan sebagai penggerak utama ekonomi nasional. ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional.
“Perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif dan UMKM. “Keterlibatan perempuan dalam ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional”, jelasnya.
Pernyataan ini menjadi krusial di tengah situasi global yang tidak menentu. Ketika tekanan ekonomi datang dari luar, yakni baik akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, maupun perlambatan ekonomi global hingga daya tahan domestik menjadi penopang utama. Dalam konteks Indonesia, daya tahan itu banyak bertumpu pada ekonomi informal dan UMKM, sektor di mana perempuan menjadi aktor dominan.
Selama ini, kontribusi tersebut sering kali tidak tercermin secara utuh dalam angka-angka formal. Namun dalam praktiknya, perempuan adalah pengelola keuangan keluarga, penggerak usaha mikro sekaligus jaring pengaman saat krisis. Tidak berlebihan jika kemudian muncul satu kesimpulan baru dalam lanskap kebijakan karena perempuan adalah “shock absorber” ekonomi nasional.
Dari Kebijakan Sektoral ke Arsitektur Ketahanan Nasional
Jika ditarik lebih luas, pernyataan para wakil menteri ini membentuk satu arsitektur kebijakan yang utuh. Febrian berbicara pada level struktur: perempuan sebagai aktor pembangunan. Veronica menyoroti realitas sosial: perempuan sebagai kelompok paling rentan dalam krisis. Sementara Isyana menegaskan dimensi ekonomi: perempuan sebagai mesin pertumbuhan.
Ketiganya Wamen ini pada akhirnya bertemu pada satu titik, perempuan adalah fondasi ketahanan nasional. Dalam konteks global, pendekatan ini sejalan dengan tren pembangunan modern yang menempatkan gender inclusion sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis multidimensi—mulai dari perubahan iklim hingga disrupsi ekonomi global.
Ketahanan nasional tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau pertumbuhan ekonomi makro, tetapi dari kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi. Dan kemampuan itu, dalam banyak kasus, berakar pada ketahanan keluarga.
Penutup: Ketahanan yang Lahir dari Hal yang Dianggap “Lunak”
Hal yang mengemuka dari rangkaian pernyataan ini adalah sebuah koreksi besar dalam cara negara memandang kekuatan. Selama bertahun-tahun, ketahanan nasional cenderung dimaknai secara “keras”: stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan keamanan. Namun realitas menunjukkan bahwa fondasi sebenarnya justru berada pada hal-hal yang sering dianggap sekunder—keluarga, komunitas, dan relasi sosial.
Dengan fondasi tersebut, perempuan memegang peran sentral. Ketika perempuan diperkuat, ekonomi keluarga menjadi lebih stabil. Ketika ekonomi keluarga stabil, risiko sosial menurun. Dan ketika risiko sosial menurun, ketahanan nasional menguat.
Arah kebijakan yang mulai terlihat hari ini bukan sekadar tentang pemberdayaan perempuan. Ini adalah tentang bagaimana Indonesia membangun ulang fondasi ketahanannya dimulai dari bawah, dari keluarga, dan dari mereka yang selama ini bekerja dalam senyap.
Perempuan, pada akhirnya, bukan lagi pelengkap pembangunan. Ia adalah pusat gravitasi dari ketahanan bangsa itu sendiri. (Lukman Hqeem)
