Beritakota.id, Jakarta — Di tengah arus informasi yang kian deras dan kompleks, literasi tak lagi cukup dipahami sebagai sekadar kemampuan membaca. Ia menjelma menjadi fondasi utama dalam membentuk manusia yang adaptif, kritis, dan berdaya saing. Namun, di balik berbagai program yang telah berjalan, satu persoalan mendasar masih mengemuka: literasi di Indonesia belum sepenuhnya dikerjakan secara bersama.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, menyebut bahwa fragmentasi antar kementerian dan lembaga masih menjadi tantangan utama. Ia menilai, selama ini literasi lebih sering menjadi “proyek bersama” ketimbang gerakan kolektif yang terintegrasi.
“Faktanya, urusan literasi baru sebatas pada proyek bersama, yang tidak pernah dikerjakan bersama, yang artinya ego sektoral dari masing-masing k/l masih sangat tinggi,” imbuhnya.
Menurutnya, transformasi cara pandang menjadi kunci. Literasi, kata dia, harus diposisikan sebagai ekosistem yang melibatkan banyak pihak—dari pemerintah, sekolah, hingga komunitas.
“Perlu dibuat ekosistem yang menyeluruh melalui jalinan kerja sama, untuk bersatu dalam gerakan literasi semesta,” tambahnya.
Pandangan ini sejalan dengan sejumlah laporan internasional seperti UNESCO yang dalam beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan literasi, terutama di negara berkembang. UNESCO menilai, keberhasilan literasi tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga akses terhadap bahan bacaan dan lingkungan belajar yang inklusif.
Baca juga Perpusnas dan Ikhtiar Menjaga Martabat Bangsa Lewat Literasi
Krisis Bahan Bacaan yang Relevan
Di lapangan, persoalan literasi ternyata tidak sesederhana rendahnya minat baca. Aminudin justru menemukan persoalan lain yang lebih mendasar: ketidaksesuaian antara bahan bacaan dengan kebutuhan pembacanya.
“Saya menemukan buku pelajaran di sebuah perpustakaan sekolah, padahal yang diinginkan anak-anak yang bersekolah di sana adalah buku yang menggembirakan.”
Temuan ini memperkuat sejumlah riset, termasuk data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa akses terhadap bahan bacaan yang menarik dan relevan masih menjadi kendala di berbagai daerah. Artinya, persoalan literasi bukan hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga soal ketersediaan konten yang mampu membangun keterikatan emosional pembaca.
“Kesimpulannya kita tidak memiliki bahan bacaan yang cukup untuk anak-anak maupun orang dewasa, sehingga perlu ada revolusi dalam penyediaan buku yang sesuai dengan minat baca masyarakat,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat: Laboratorium Literasi Inklusif
Upaya menjawab tantangan tersebut kini mulai diarahkan pada kolaborasi konkret. Salah satunya melalui sinergi antara Perpusnas dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pengembangan perpustakaan di Sekolah Rakyat (SR).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul melihat langkah ini sebagai terobosan penting, terutama bagi kelompok masyarakat marjinal.
“Saya waktu itu senang sekaligus kaget karena tidak banyak yang memiliki pemikiran revolusioner seperti beliau. Dari situ saya sangat yakin Sekolah Rakyat bisa jadi contoh terbaik, bahwa mereka yang berasal dari kelompok termarjinalkan ketika dikasih gizi berupa ilmu pengetahuan yang baik, mereka bisa menjadi individu terbaik,” kisahnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berbasis komunitas. Sejumlah media nasional seperti Kompas dan Tempo dalam laporan terbarunya menyoroti pendekatan ini sebagai model pendidikan alternatif yang mengedepankan inklusivitas dan pemberdayaan.
Dalam ekosistem ini, perpustakaan tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pusat aktivitas belajar.
“Perpustakaan adalah jantung literasi dan ruang tumbuh masa depan siswa Sekolah Rakyat. Saya ingin dimulai dari Sekolah Rakyat dan perpustakaan harus berada di bagian depan sebagai tempat yang istimewa,” ungkapnya.
Perpustakaan: Dari Penjaga Buku ke Penggerak Peradaban
Transformasi peran perpustakaan juga menjadi sorotan. Di era digital, perpustakaan dituntut untuk melampaui fungsi tradisionalnya. Ia harus hadir sebagai ruang aman, pusat pembelajaran, sekaligus motor penggerak perubahan sosial.
“Fungsi strategis perpustakaan ada tiga yakni sebagai alat mobilitas sosial, ruang aman, dan pusat pembentukan karakter.”
Lebih jauh, peran pengelola perpustakaan pun mengalami redefinisi.
“Bukan hanya sebagai penjaga buku, tetapi juga sebagai kurator pengetahuan, penggerak literasi, dan penjaga harapan bangsa,” terangnya.
Konsep ini sejalan dengan tren global, di mana perpustakaan modern bertransformasi menjadi community hub—ruang publik yang mendorong interaksi sosial, kreativitas, dan inovasi.
Menenun Harapan dari Halaman Buku
Di akhir kegiatan, pesan yang disampaikan terasa sederhana, namun sarat makna: literasi adalah tentang membuka kemungkinan.
“Anak-anak SR datang dari latar belakang yang tidak mudah. Untuk itu, pelatihan ini harus diikuti sampai selesai karena di tangan anda, para pengelola, buku bisa menjadi nasib baru bagi seorang anak,” pungkas Gus Ipul.
Dalam konteks yang lebih luas, apa yang dilakukan Perpusnas hari ini bukan sekadar membangun perpustakaan atau menambah koleksi buku. Ini adalah upaya menenun masa depan—di mana literasi menjadi jalan bagi mobilitas sosial, penguatan karakter, dan pada akhirnya, martabat bangsa.
