Beritakota.id, Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping secara total pada Juli 2026. Kebijakan ini diiringi dengan penguatan program pemilahan sampah dari sumber (hulu) sebagai solusi utama pengelolaan sampah nasional.
Menurut Diaz, pemilahan sampah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia. Tanpa pemilahan dari hulu, proses pengolahan di hilir tidak akan berjalan optimal.
“Kami mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan target pengelolaan sampah, salah satunya melalui pemilahan dari sumber. Tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, praktik open dumping akan ditutup pada akhir Juli, sehingga mulai Agustus 472 TPA akan ditata,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Diaz dalam kegiatan Deklarasi Jakarta Utara 100% Pilah Sampah yang digelar di fasilitas RDF Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Program ini menjadi bagian dari upaya implementasi pengelolaan sampah berbasis pemilahan di tingkat masyarakat.
Diaz menjelaskan bahwa penghentian open dumping merupakan langkah strategis untuk mencapai target nasional pengelolaan sampah 100% pada 2029, sesuai arahan Presiden. Saat ini, tingkat pengelolaan sampah nasional masih berada di kisaran 26 persen.
“Dengan dihentikannya praktik open dumping, kami optimistis capaian pengelolaan sampah dapat meningkat hingga 57,7 persen dalam waktu dekat,” jelasnya.
Baca juga: Dialog Kebangsaan “Merawat Bumi, Menjaga Masa Depan”
Dalam kesempatan tersebut, Diaz juga mengapresiasi masyarakat Kelurahan Rorotan yang telah aktif menjalankan program pemilahan sampah. Keberadaan bank sampah dan penggunaan wadah pemilahan dinilai efektif dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Dengan sistem ini, yang masuk ke TPA maupun fasilitas RDF hanya residu atau sampah bernilai rendah. Selain itu, pengangkutan sampah juga menjadi lebih higienis,” tambahnya.
Pemerintah berharap Kelurahan Rorotan dapat menjadi model percontohan bagi wilayah lain, khususnya di Jakarta Utara, dalam menerapkan sistem pemilahan sampah berbasis masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, KLH/BPLH sebelumnya telah menyalurkan berbagai sarana pendukung kepada warga, antara lain 400 unit drop point, 12.000 ember pemilah sampah, serta 650 unit lodong sisa dapur (Losida).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan pusat, di antaranya Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan, serta jajaran pejabat eselon I KLH/BPLH.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional menuju model yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. (***)
