Beritakota.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat capaian 62 persen dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, menjelang tenggat 2030, percepatan masih diperlukan, terutama pada sektor kesehatan seksual dan reproduksi.
Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama UNFPA resmi meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama atau Country Programme Implementation Plan (CPIP) dari Program Kerja Sama Pemerintah RI–UNFPA Siklus 11 (CP11) periode 2026–2030 di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Program strategis ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan kesetaraan gender.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan kerja sama ini penting untuk mempercepat pencapaian target nasional dan global.
“Kerja sama dengan UNFPA akan mendukung implementasi berbagai instrumen global yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, termasuk SDGs, kesejahteraan, dan kesetaraan gender,” ujarnya kepada awak media, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Data menunjukkan, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah turun dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 pada 2020. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2025–2029 sebesar 77 dan target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup.
Dengan puncak bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030, pemerintah menilai investasi pada kualitas sumber daya manusia menjadi krusial. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan penduduk dalam menghadapi perubahan struktur demografi.
Selama lebih dari 50 tahun, UNFPA telah mendukung Indonesia dalam berbagai isu strategis, termasuk kesehatan reproduksi, kependudukan, dan kesetaraan gender.
Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami, menyebut program ini sebagai fase penting menuju penguatan sistem yang berkelanjutan.
“Siklus ini menandai transisi dari penyediaan layanan menuju penguatan kebijakan dan sistem yang berkelanjutan,” katanya.
Dengan estimasi anggaran mencapai USD 38,5 juta, program ini akan difokuskan pada wilayah dengan kesenjangan tinggi serta kelompok masyarakat rentan.
Kolaborasi Multi-Pihak
Strategi pelaksanaan program ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi keagamaan, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Selain itu, Indonesia juga akan memperkuat peran global melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC) di bidang kesehatan reproduksi dan kependudukan.
Melalui langkah ini, pemerintah optimistis target SDGs 2030 dapat dikejar, sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
