Beritakota.id, Brebes — Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan Jejaring Kerja Pariwara Antikorupsi KPK bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Rabu (20/5/2026).

Peluncuran dilakukan di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes dalam rangkaian upacara bendera dan dipimpin langsung Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama Wakil Bupati Wurja, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebagai simbol peluncuran program, Bupati Brebes melepas burung merpati yang dimaknai sebagai semangat membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai tindak lanjut kampanye antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro, mengatakan jejaring tersebut dibangun untuk memperluas edukasi antikorupsi melalui komunikasi publik yang lebih kreatif dan mudah dipahami masyarakat.

Baca juga: Kalapas dan Kajari Brebes Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Bahas Administrasi Perkara hingga Keamanan

“Melalui jejaring ini, kami akan bersinergi dengan berbagai OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Materi edukasi antikorupsi nantinya dikemas secara kreatif dan komunikatif agar mudah dipahami masyarakat,” ujar Warsito.

Ia menjelaskan, Inspektorat akan berfokus pada penguatan substansi pengawasan, sementara Dinkominfotik bertugas mendistribusikan pesan-pesan edukasi antikorupsi melalui berbagai kanal komunikasi publik.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Warsito, jejaring tersebut dirancang untuk membangun kesadaran bersama dalam mencegah praktik korupsi, pungutan liar, hingga penyimpangan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Paramitha menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan internal, tetapi juga membutuhkan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi budaya bersama. Pemerintah daerah mendukung penuh sinergi antar-OPD dalam menyampaikan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Brebes semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *