Beritakota.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei 2026, sejumlah program strategis nasional menunjukkan perkembangan yang positif, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, hingga pembangunan kawasan swasembada pangan di Papua Selatan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU sepanjang tahun 2026. Namun demikian, percepatan tersebut tetap harus diiringi dengan kualitas pelaksanaan yang baik, tepat sasaran, tepat waktu, serta akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
“Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan, dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, Sekolah Rakyat, dan jaringan irigasi,” kata Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pada sektor pendidikan, pembangunan 93 unit Sekolah Rakyat mencatat progres fisik sebesar 67,50 persen dengan realisasi keuangan mencapai 44,33 persen. Sementara itu, program revitalisasi 856 madrasah menunjukkan progres fisik sebesar 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
Di bidang konektivitas wilayah, program penanganan jalan daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan sepanjang 408,57 kilometer jalan serta pembangunan 375,88 meter jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.
Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target layanan seluas 19.760 hektare menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Hingga akhir Mei 2026, progres fisik pembangunan jaringan irigasi telah mencapai 82,73 persen dengan progres keuangan sebesar 38,36 persen. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kementerian PU juga terus mendorong pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan. Hingga akhir Mei 2026, proyek tersebut mencatat progres fisik sebesar 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir seluas 7.503 hektare, serta pengembangan lahan seluas 4.870 hektare.
Selain proyek-proyek strategis berskala besar, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Progres Sekolah Rakyat Pacitan Tembus 50 Persen, Kementerian PU Kejar Rampung Juni 2026
Program tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembangunan jembatan gantung, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi LPK, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Di sektor penanganan bencana, Kementerian PU melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak di Sumatera. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi, disertai pemulihan infrastruktur sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum lainnya.
Dari sisi anggaran, realisasi belanja Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun. Sementara progres fisik pelaksanaan program mencapai 35,71 persen.
Capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 maupun 2025, menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan percepatan penyerapan anggaran.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam menjalankan berbagai program pembangunan strategis nasional. Ia juga mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ujar Lasarus.
Dengan capaian progres yang terus meningkat, Kementerian PU optimistis berbagai program prioritas Presiden dapat selesai sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas, ketahanan pangan, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (***)
