Beritakota.id, Jakarta – Eskalasi ketegangan militer antara Amerika Serikat (AS), sekutunya Israel, dan Iran memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap perekonomian dunia. Kawasan tersebut menyumbang sekitar 30 persen pasokan minyak mentah global dan menjadi jalur pelayaran strategis internasional.
Menurutnya, gangguan pada lalu lintas di Selat Hormuz — yang dilalui sekitar 21 persen perdagangan minyak dunia — berisiko memicu lonjakan harga energi serta kenaikan biaya pengapalan (freight) dan premi asuransi.
“Konflik ini berpotensi mengganggu arus pasokan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah, sehingga memicu kenaikan harga minyak, gas, dan biaya freight. Dampaknya akan terasa pada neraca perdagangan karena impor migas menjadi lebih mahal serta berpotensi memperlebar defisit fiskal akibat peningkatan subsidi BBM,” ujar Chandra dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Tekanan bagi Indonesia sebagai Net Importir Minyak
Chandra menegaskan, sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global. Kenaikan harga minyak mentah akan meningkatkan biaya impor BBM dan LPG, yang pada akhirnya dapat menggerus surplus neraca perdagangan.
Dampak lanjutannya, kata dia, dapat memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah juga berpotensi meningkat seiring ketidakpastian pasar global dan kemungkinan arus modal keluar (capital outflow).
Baca juga: Ali Khamenei Tewas dalam Serangan Rudal AS-Israel, Iran Tetapkan Berkabung 40 Hari
Sejumlah sektor diperkirakan terdampak langsung, terutama industri manufaktur padat energi dan yang bergantung pada bahan baku impor, seperti tekstil, kimia, dan otomotif. Sektor transportasi dan logistik juga menghadapi risiko kenaikan premi asuransi dan biaya pengapalan, khususnya untuk rute yang melewati Terusan Suez dan Selat Hormuz.
Dorongan Penguatan Kebijakan Makroprudensial
Mengantisipasi risiko tersebut, Apindo mendorong penguatan kebijakan makroprudensial serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dinilai krusial untuk meredam volatilitas pasar serta menjaga stabilitas nilai tukar.
Selain itu, diversifikasi sumber dan rute pasokan energi menjadi langkah mendesak agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan geopolitik. Pemerintah juga didorong mempercepat pengembangan energi terbarukan dan program elektrifikasi transportasi guna mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor secara struktural.
Strategi Dunia Usaha
Dari sisi pelaku usaha, Apindo menyarankan penggunaan kontrak lindung nilai (hedging) untuk energi dan bahan baku utama guna meminimalkan risiko fluktuasi harga. Investasi pada teknologi hemat energi juga dinilai penting untuk menjaga efisiensi biaya produksi di tengah tekanan biaya.
Secara strategis, perusahaan didorong melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan tidak terdampak langsung konflik, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.
“Manajemen keuangan dan risiko kurs perlu diperkuat, termasuk menjaga likuiditas dan struktur permodalan perusahaan agar tetap sehat di tengah ketidakpastian global,” kata Chandra.
Ketegangan geopolitik yang terus meningkat menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat dipengaruhi dinamika global. Respons kebijakan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak internasional.
