Beritakota.id, Jakarta – Kalangan legislatif di DPRD DKI Jakarta memberikan dukungan kepada Bahtiar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menduduki kursi orang nomor satu di ibu kota.
Nama Bahtiar adalah satu satu dari tiga nama yang diusulkan untuk menjabat Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan berakhir masa jabatannya.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD DKI sebagai representasi politik masyarakat Jakarta yang telah mengusulkan saya sebagai Calon Pj Gubernur DKI Jakarta dan anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jakarta yang memberikan semangat sebagai representasi daerah provinsi,” papar Bahtiar, Kamis (15/9).
Dari hasil Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD Jakarta, ada empat nama yang muncul dari usulan fraksi-fraksi.
DPRD DKI Jakarta hanya menetapkan tiga nama yang punya suara terbesar dan selanjutkan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Dan dari tiga nama itu adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.
Dimana nantinya tiga nama itu akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (JOkowi). Nama yang dipilih akan memimpin Jakarta hingga gubernur definitif muncul pada 2024.
Menurut Hendri Satrio, Analis Komunikasi Politik figur Bahtiar ini lebih tepat memimpin Jakarta. Pasalnya, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta membutuhkan sosok yang netral.
“Dari nama-nama (calon Pj Gubernur DKI Jakarta) itu, menurut saya, Dirjen Kemendagri yang paling netral, dalam arti ya dia memang karena tugas dia sebagai Dirjen Kemendagri, kalau yang lain punya kemiripan seolah-olah mereka punya beking,” katanya.
Ia mengatakan Bahtiar lebih independen ketimbang nama-nama lain yang disodorkan DPRD Jakarta ke Kemendagri.
Bahtiar dinilainya tidak terikat dengan lingkaran kekuasaan. Di luar itu, Pj Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi harus mampu melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik.
“Jadi yang paling netral citranya itu memang Kemendagri, dan kita kan pernah juga Jakarta dipimpin oleh Dirjen kemendagri,” tukasnya.