Beritakota.id, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Hery Gunardi beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan sektor perumahan menggelar rapat persiapan pelaksanaan Akad Massal Rumah Subsidi yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026 di Perumahan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan akad massal berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada pelaksanaannya nanti, akad massal akan dilaksanakan secara serentak untuk 62.000 unit rumah subsidi yang tersebar di 36 provinsi. Selain itu, pemerintah bersama BRI juga akan melaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp880 miliar.
Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah layak dengan bunga tetap, uang muka yang terjangkau, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang. Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung ekosistem sektor perumahan, baik dari sisi demand untuk membantu masyarakat memiliki atau meningkatkan kualitas rumah maupun dari sisi supply untuk mendukung pelaku usaha perumahan dalam mempercepat penyediaan hunian.
Baca juga: Menteri PKP Konsultasi dengan BPK, Peraturan Program Bedah Rumah Segera Difinalkan
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan akad massal telah berjalan sesuai rencana.
“Rapat hari ini bersama BRI membahas persiapan pelaksanaan Akad Massal 62.000 rumah subsidi yang akan dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026 di Kabupaten Batang. Bersamaan dengan itu juga akan dilaksanakan akad massal Kredit Program Perumahan. Kami ingin memastikan seluruh persiapannya berjalan dengan baik,” ujar Maruarar.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perumahan nasional.
“Terima kasih kepada seluruh ekosistem perumahan yang terus bekerja sama mendukung berbagai program pemerintah sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dari BP Tapera juga sudah disiapkan data penerima secara lengkap, by name by address, sehingga pelaksanaannya benar-benar siap,” katanya.
Menteri PKP juga mengapresiasi kinerja BP Tapera yang terus menunjukkan peningkatan dalam penyaluran FLPP. Pada tahun 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah, menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan program tersebut. Capaian ini menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan para pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal di Batang merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Cileungsi pada September 2025 dengan 26.000 unit rumah subsidi dan di Serang pada Desember 2025 sebanyak 50.030 unit rumah subsidi.
“Momentum ini menjadi penyelenggaraan akad massal FLPP yang ketiga. Kami berharap pelaksanaan di Batang dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi,” ujar Heru.
Sementara itu, Direktur Konsumer BRI, Aris Hartanto menyampaikan komitmen BRI dalam mendukung seluruh program pemerintah di sektor perumahan. Pada pelaksanaan akad massal nanti, BRI akan menyalurkan Kredit Program Perumahan senilai Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 debitur.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak melalui berbagai skema pembiayaan yang terjangkau. Di sisi lain, pelaksanaan akad massal ini juga diharapkan semakin memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.
